Usulan Anggaran Pertahanan Rp667 Triliun, Pemerintah Baru Setujui Rp139 Triliun

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 2 Agustus 2026 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kebutuhan anggaran Kemenhan tembus Rp667 triliun, terkendala pagu APBN Rp139 triliun.

Kebutuhan anggaran Kemenhan tembus Rp667 triliun, terkendala pagu APBN Rp139 triliun.

 

DN.com – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp667 triliun untuk tahun anggaran mendatang. Dikutip Minggu (2/8/2026).

Dana tersebut dibutuhkan guna mendukung berbagai program strategis, mulai dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kesiapan tempur, hingga penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur pertahanan.

Kemenhan menjelaskan, besarnya kebutuhan anggaran tersebut sejalan dengan agenda pembangunan kekuatan pertahanan nasional jangka panjang untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Baca Juga:  Qodari Kaget Indonesia Impor Batu Bara dari AS, Ternyata untuk Kebutuhan Industri Baja

Namun, usulan tersebut belum dapat dipenuhi sepenuhnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan pagu anggaran indikatif Kementerian Pertahanan sebesar Rp139 triliun, jauh lebih rendah dari nilai yang diajukan.

Pemerintah menilai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dibagi secara proporsional ke berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta program perlindungan sosial.

Baca Juga:  Pengadaan Motor Listrik untuk MBG Disorot, Pemerintah Pastikan Proyek Berlanjut

Karena itu, setiap kementerian dan lembaga diminta menyesuaikan rencana kerjanya dengan kemampuan fiskal negara.

Selisih yang cukup besar antara kebutuhan dan pagu anggaran tersebut mencerminkan tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan sektor pertahanan dengan kondisi keuangan negara.

Meski demikian, Kementerian Pertahanan memastikan program-program prioritas tetap akan dijalankan secara bertahap dengan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak.

Baca Juga:  Nama Burhanuddin Abdullah Mencuat Jadi Kandidat Gubernur BI, DPR Tunggu Usulan Prabowo

Pemerintah juga membuka peluang evaluasi dan penyesuaian anggaran pada tahapan berikutnya agar target pembangunan kekuatan pertahanan nasional tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Lantik Tujuh Pejabat Baru di Istana Negara
KPK Tetapkan Tersangka Kasus OTT Dana Kebencanaan BNPB, Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas
Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya
Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh
Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima
Empat Pelajar Diduga Terlibat Pengeroyokan di Garut Diamankan Resmob Polda Jabar
KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon
Uji Aturan IKN, Tiga Pemohon Minta MK Tegaskan Status Nusantara sebagai Ibu Kota Negara

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Lantik Tujuh Pejabat Baru di Istana Negara

Rabu, 14 Oktober 2026 - 18:44 WIB

KPK Tetapkan Tersangka Kasus OTT Dana Kebencanaan BNPB, Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:01 WIB

Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:51 WIB

Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima

Berita Terbaru