DN.com – Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, mengusulkan agar pemerintah mengalihkan dana efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp39 triliun untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Dikutip Jum’at (31/7/2026).
Menurut Fadlun, anggaran hasil efisiensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai gaji PPPK yang hingga kini masih berstatus paruh waktu.
“Daripada dana MBG dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan PPPK dan PPPK paruh waktu,” ujar Fadlun kepada JPNN, Kamis (30/7/2026).
Ia menilai nasib PPPK paruh waktu saat ini berada dalam kondisi yang tidak pasti. Status paruh waktu.
Menurutnya, membuat mereka seolah belum memperoleh pengakuan yang setara sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu, Fadlun menyebut PPPK paruh waktu berpotensi menjadi kelompok pertama yang terdampak apabila pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar gaji pegawai.
“Jangan hanya memanfaatkan tenaga PPPK paruh waktu. Berikan mereka kepastian status sebagai ASN penuh atau PPPK penuh waktu,” tegasnya.
Fadlun juga menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memberikan kepastian karier bagi PPPK paruh waktu.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi perhatian besar bagi para ASN. Ia bahkan mengingatkan bahwa citra Presiden Prabowo Subianto di kalangan ASN.
Khususnya PPPK dan PPPK paruh waktu, berpotensi memburuk apabila dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2026 tidak ada kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Meski demikian, usulan pengalihan dana efisiensi MBG tersebut merupakan pandangan dari Aliansi Merah Putih dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.***
Penulis : Redaksi
