DN.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diprioritaskan bagi pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T ). Senin (27/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menghadiri hari kedua Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/7/2026), sebagaimana dikutip dari MUI Digital.
“Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok.
Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” ujar Zulhas.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyusun skema khusus agar pondok pesantren tidak perlu membangun dapur baru.
Sebaliknya, dapur yang telah tersedia di lingkungan pesantren maupun sekolah berbasis agama akan dimanfaatkan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam tidak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, di pondok saja agar ada percepatan.
Tinggal pengawasannya supaya tetap sehat dan memenuhi standar,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan menata sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa.
Proses tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan karena harus diawali dengan pendataan jumlah penerima manfaat secara menyeluruh.
Menurut Zulhas, pendataan diperlukan agar distribusi MBG lebih tepat sasaran. Selama ini, terdapat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencari peserta didik sendiri sehingga memicu tumpang tindih dan perebutan sasaran layanan.
“Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat,” jelasnya.
Melalui pendataan tersebut, sekolah yang dinilai belum membutuhkan layanan MBG akan dievaluasi sehingga alokasi anggaran dapat dialihkan kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan.
Zulhas juga menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat yang telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pendukung MBG mengalami kerugian akibat penyesuaian kebijakan.
“Saya tidak mau masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Mereka yang sudah berutang ke bank, sudah bekerja, dan sudah membangun fasilitas jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” tegasnya.
Ia menargetkan skema percepatan pelaksanaan MBG untuk pondok pesantren dan wilayah 3T dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
Sementara itu, penyempurnaan penataan titik layanan MBG secara nasional ditargetkan rampung paling lambat dua bulan.
“Yang berbasis agama dan yang 3T saya akan selesaikan satu bulan. Yang detail tadi paling lama dua bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” tandas Zulhas.***
Penulis : Redaksi
