DN.com – Alokasi dana setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima Rp1 miliar per bulan.
Dana tersebut dinilai mampu mendorong pergerakan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG). Selasa (24/3/2026)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mencontohkan di Jawa Barat terdapat sekitar 5.000 SPPG. Dengan jumlah tersebut, perputaran uang di wilayah itu mencapai Rp5 triliun setiap bulan.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
“Jadi, satu SPPG rata-rata menerima Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, artinya uang yang beredar mencapai Rp5 triliun per bulan.
Dalam 2,5 bulan terakhir, perputaran dana di Jawa Barat sudah sekitar Rp11–12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di daerah,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan, sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan seluruh SPPG di Indonesia.
“Sebanyak 93 persen anggaran BGN disalurkan langsung dari KPPN melalui virtual account ke SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya telah mencapai 25.574. Program ini mendorong pemerataan distribusi dana ke berbagai daerah,” jelasnya.
Baca Juga:
KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Menurut Dadan, program MBG sejak awal dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
Kebutuhan pangan diharapkan dipenuhi dari produksi daerah setempat, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, dan industri pangan lokal.
Ia juga menekankan peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat sekitar.
“Kami berharap terjadi perputaran ekonomi sirkular di daerah. Saat ini sudah mulai disadari pentingnya meningkatkan produktivitas lokal agar ekonomi daerah berkembang.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
Banyak kepala daerah juga menginginkan dana yang masuk dibelanjakan untuk bahan baku dari wilayah masing-masing,” ujarnya.
Untuk memastikan program berjalan optimal, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat.
Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta kebutuhan masyarakat lokal.***
Penulis : Redaksi
