DN.com – Arahan Prabowo Subianto untuk membangun jaringan kereta api (KA) di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bukan sekadar gagasan transportasi.
Kebijakan ini merupakan pernyataan strategis mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan dalam memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pemerataan antarwilayah. Senin (20/4/2026).
Dalam konteks negara kepulauan dengan tingkat disparitas yang tinggi, pembangunan jaringan KA lintas pulau menjadi simbol transformasi struktural yang tak lagi bisa ditunda.
Baca Juga:
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Namun, gagasan besar seperti ini tetap membutuhkan pembacaan historis yang matang.
Indonesia bukan tanpa pengalaman dalam membangun sistem transportasi. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, fondasi perencanaan transportasi nasional disusun cukup kuat.
Berbagai dokumen penting seperti Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), hingga sejumlah masterplan sektoral dirancang dengan pendekatan teknokratis.
Meski demikian, tantangan utama pada masa itu adalah lemahnya implementasi, sehingga banyak rencana besar berhenti sebatas dokumen.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Memasuki era Joko Widodo, pendekatan berubah signifikan. Fokus bergeser dari perencanaan ke eksekusi.
Berbagai proyek strategis seperti LRT Palembang, MRT Jakarta, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi bukti kemampuan Indonesia dalam membangun infrastruktur transportasi modern dalam waktu relatif singkat.
Namun, pendekatan ini juga menyisakan catatan penting, belum semua proyek terintegrasi secara sistemik dalam kerangka transportasi nasional.
Sejumlah proyek masih berjalan parsial dan belum sepenuhnya terhubung dalam jaringan yang utuh.
Baca Juga:
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN
Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal
Kini, pada era Prabowo, tantangan utamanya adalah bagaimana menggabungkan dua kekuatan tersebut, ketajaman perencanaan ala SBY dan kecepatan eksekusi ala Jokowi.
Arahan pembangunan KA di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi harus dimaknai sebagai momentum untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam sistem transportasi nasional, khususnya dalam pengembangan angkutan umum berbasis rel.
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal dalam hal densitas dan konektivitas jaringan kereta api.
Thailand dan Vietnam telah memiliki jaringan rel yang lebih terhubung antar kota utama.
Malaysia bahkan telah mengembangkan integrasi antara jalur rel, pelabuhan, dan kawasan industri.
Sementara itu, Indonesia masih menghadapi fragmentasi jaringan, terutama di luar Pulau Jawa.
Ketertinggalan ini akan semakin terlihat jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan China, yang telah menjadikan transportasi berbasis rel sebagai tulang punggung mobilitas nasional sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi.***
Penulis : Redaksi
