KPK Bantah Ada Penyidik Minta Rp10 Miliar, Minta Yora Lovita Lapor 

- Jurnalis

Rabu, 18 Februari 2026 - 17:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK membantah adanya penyidik yang meminta uang Rp10 miliar kepada terdakwa kasus dugaan korupsi Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

KPK membantah adanya penyidik yang meminta uang Rp10 miliar kepada terdakwa kasus dugaan korupsi Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

 

DN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya penyidik yang meminta uang Rp10 miliar kepada terdakwa kasus dugaan korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan RI. Rabu (18/2/2026)

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa di jajaran penindakan KPK tidak ada penyidik bernama Bayu Sigit seperti yang disebut Yora Lovita E. Haloho.

Asep meminta Yora Lovita membuat laporan resmi atas tudingan, karena di jajaran penindakan KPK tidak ada penyidik dengan nama tersebut.

“Kita sudah bergerak dengan melibatkan inspektorat untuk menelusuri informasi yang muncul dari kesaksian Yora.

Terkait saksi yang mengalami kejadian tersebut bisa melaporkan ke Dewan Pengawas (KPK) atau aparat penegak hukum lain supaya dibongkar, dibuktikan apakah benar seperti itu Penyidik atau Penyelidik KPK atau dia hanya mengaku-aku,” kata Asep pada Jum’at (13/2).

Yora Lovita mengaku menjadi perantara antara seseorang yang mengaku penyidik KPK bernama Bayu Sigit dengan Gatot Widiartono, terdakwa kasus dugaan korupsi RPTKA.

Ia mengaku percaya karena yang bersangkutan membawa lencana logam berlogo KPK dan surat pemberitahuan permintaan keterangan atas nama Gatot.***

Berita Terkait

Pengadaan Motor Listrik untuk MBG Disorot, Pemerintah Pastikan Proyek Berlanjut
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN
Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal
BGN Batasi Dapur MBG Maksimal 6 per Kecamatan, Alihkan Fokus ke Efisiensi dan Kualitas Layanan

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 06:45 WIB

Pengadaan Motor Listrik untuk MBG Disorot, Pemerintah Pastikan Proyek Berlanjut

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:59 WIB

Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif

Senin, 8 Juni 2026 - 18:30 WIB

Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia

Senin, 8 Juni 2026 - 15:55 WIB

As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan

Senin, 8 Juni 2026 - 15:45 WIB

Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN

Berita Terbaru