DN.com – Guru Besar Ilmu Hukum Prof. Romli Atmasasmita mengkritik keras aksi Kejaksaan Agung RI yang kerap memamerkan uang sitaan dari perkara korupsi kepada publik.
Menurutnya, praktik tersebut justru memberikan citra buruk terhadap Indonesia di mata internasional. Senin (3/8/2026).
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Romli menilai tumpukan uang sitaan bernilai ratusan triliun rupiah yang dipertontonkan di depan publik bukan hanya simbol keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan betapa masifnya praktik korupsi di Indonesia.
“PBB nanya kamu negara apa, kerugian sampai ratusan triliun?” ujar Romli.
Ia menegaskan, aksi memamerkan barang bukti tersebut berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata dunia.
Prof. Romli juga mengaku menyesali klausul mengenai penghitungan kerugian negara yang pernah didorongnya dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), karena kini dinilai memicu perbedaan tafsir di antara lembaga penegak hukum.
Polemik semakin mengemuka setelah terbit Surat Edaran Kejaksaan Agung menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan kewenangan penghitungan kerugian negara.
Dalam forum yang sama, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan turut mempertanyakan langkah Kejaksaan Agung yang dinilai membuka ruang multitafsir mengenai pihak yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi.
Perdebatan tersebut kini menjadi sorotan publik karena menyangkut kejelasan kewenangan antara aparat penegak hukum dan lembaga negara dalam penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar.
Sebagai informasi, Prof. Romli Atmasasmita merupakan pakar hukum pidana yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Pimpinan KPK pada 2003 serta aktif sebagai tim ahli United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Melawan Korupsi.***
Penulis : Redaksi
