DN.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik pola pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih terlalu berfokus pada aspek administrasi, serapan anggaran, dan penggunaan teknologi informasi. Jum’at (26/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan sebuah program pemerintah seharusnya diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar terpenuhinya target administrasi.
Hal tersebut disampaikan Dedi saat memberikan kuliah umum bertema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045” di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Kamis (25/6/2026).
Dalam paparannya, Dedi menilai birokrasi saat ini kerap terjebak pada rutinitas administrasi dan penggunaan berbagai aplikasi, namun kurang memperhatikan hasil akhir dari program yang dijalankan.
“Kita terjebak pada administrasi dan kegenitan teknologi informasi. Di depan sistem, di depan gawai, di depan aplikasi, tetapi sering kali lupa melihat manfaat akhirnya bagi masyarakat,” ujar Dedi.
Keberhasilan Tak Cukup Diukur dari Serapan Anggaran
Dedi menegaskan, pengelolaan keuangan negara maupun daerah tidak boleh hanya dinilai dari habisnya anggaran atau terlaksananya suatu kegiatan.
Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah dampak positif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyinggung kegiatan pelatihan pejabat yang menghabiskan anggaran hingga Rp5 miliar, namun dinilai tidak memberikan manfaat yang jelas bagi publik.
Menurut Dedi, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Dengan anggaran Rp5 miliar, pemerintah dapat membangun sekitar 100 rumah apabila setiap unit memperoleh bantuan sebesar Rp50 juta.
“Dalam pandangan saya, anggaran yang habis untuk kegiatan seremonial tanpa manfaat nyata bagi rakyat bisa menjadi bentuk korupsi kultural,” tegasnya.
Soroti Anggaran Rp19 Triliun untuk Aparatur
Selain itu, Dedi juga menyoroti besarnya anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan untuk membiayai aparatur sipil dalam berbagai jabatan fungsional.
Ia menyebut, setiap tahun Pemprov Jawa Barat menganggarkan sekitar Rp19 triliun untuk kebutuhan tersebut.
Menurutnya, besarnya anggaran itu harus diimbangi dengan kontribusi nyata aparatur terhadap pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Kalau uang sebesar itu dikelola secara efektif dan menghasilkan manfaat yang nyata, tentu dampaknya akan sangat besar bagi pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.***
Penulis : Redaksi
