Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp18,7 Miliar

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 21 Oktober 2026 - 22:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejati Jawa Barat menahan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu tahun anggaran 2022–2025.

Kejati Jawa Barat menahan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu tahun anggaran 2022–2025.

 

DN.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025.

Selain Syaefudin, penyidik juga menahan IH, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Indramayu.

Sementara itu, tersangka lainnya berinisial AF, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Indramayu, belum dapat memenuhi panggilan penyidik karena mengalami kecelakaan lalu lintas.

“Tim penyidik hari ini melakukan upaya paksa penahanan terhadap dua tersangka, yaitu S (Syaefudin) dan IH,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:  Kapolda Jabar Cek Kesiapan Pos Pengamanan dan Pelayanan di Rest Area Tol Cipali 

Dalam perkara tersebut, perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp18,7 miliar.

Syaefudin dan IH untuk sementara dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kebon Waru, Bandung.

“Kedua tersangka kami tahan selama 20 hari, sampai tanggal 9 November 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, keduanya dinyatakan sehat untuk dilakukan upaya paksa penahanan,” ujarnya.

Atas dugaan perbuatannya, Syaefudin dan IH dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Baca Juga:  Banjir Bandang di Cisolok Sukabumi: Kerusakan Lingkungan dan Pendangkalan Sungai Jadi Penyebab?

Keduanya juga disangkakan dengan pasal subsider, yakni Pasal 604 KUHP juncto Pasal 20 huruf c, serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ajukan Praperadilan

Sebelum penahanan dilakukan, Syaefudin diketahui telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Gugatan tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka.
Kejati Jabar menyatakan telah menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan tersebut.

Tim itu juga tengah menyusun surat jawaban yang akan disampaikan dalam persidangan praperadilan.

Baca Juga:  Kapolda Jabar Kunjungi Para Korban yang Dirawat di RSUD Ciawi Bogor

“Sejak diterimanya permohonan praperadilan Wakil Bupati Indramayu, kami sudah menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan praperadilan,” kata Nur Sricahyawijaya, Senin (21/9/2026). “Sementara tim sedang membuat surat jawabannya,” ujarnya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan praperadilan tersebut terdaftar di PN Bandung dengan nomor perkara 22/Pid.Pra/2026/PN Bdg sejak Kamis (17/9/2026).

Perkara itu berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya upaya paksa berupa penetapan tersangka.

Meski demikian, proses praperadilan dan penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut merupakan proses hukum yang berbeda.***

 

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Tabrak Belakang Truk di Sukodadi Lamongan, Pengendara Motor 20 Tahun Dilarikan ke Rumah Sakit
Polres Lamongan Bongkar Dugaan Peredaran Sabu di Tikung, Pria 55 Tahun Ditangkap
Dedi Mulyadi Ingin Bangunan di Jabar Beridentitas Budaya, Industri Genteng dan Bambu Diperkuat
Polda Jabar Ungkap 74 Kasus Curanmor, 91 Tersangka Diamankan, Bandung Raya Jadi Sorotan
Jelang Pilkades 2026, Desa Leles Tetapkan 3.006 Pemilih dan Siapkan Sistem Pemungutan Suara Digital
Perkuat Silaturahmi dan Nilai Religius, Asep Mulyana Rutin Gelar Pengajian di Kediamannya
Pasir Panyileukan Ciater Diresmikan, KDM Dorong Pengembangan Wisata Tiga Daerah
Sidak Polres Subang, Bid Propam Polda Jabar Cek Ponsel Hingga Tes Urine Anggota

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 14:44 WIB

Tabrak Belakang Truk di Sukodadi Lamongan, Pengendara Motor 20 Tahun Dilarikan ke Rumah Sakit

Kamis, 12 November 2026 - 10:40 WIB

Polres Lamongan Bongkar Dugaan Peredaran Sabu di Tikung, Pria 55 Tahun Ditangkap

Selasa, 10 November 2026 - 22:43 WIB

Dedi Mulyadi Ingin Bangunan di Jabar Beridentitas Budaya, Industri Genteng dan Bambu Diperkuat

Selasa, 10 November 2026 - 21:52 WIB

Polda Jabar Ungkap 74 Kasus Curanmor, 91 Tersangka Diamankan, Bandung Raya Jadi Sorotan

Senin, 9 November 2026 - 17:26 WIB

Jelang Pilkades 2026, Desa Leles Tetapkan 3.006 Pemilih dan Siapkan Sistem Pemungutan Suara Digital

Berita Terbaru