DN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup permanen 311 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Barat dan klaster Jawa-Madura.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penutupan 833 dapur SPPG bermasalah di seluruh Indonesia yang dinilai tidak lagi memenuhi standar operasional dan keamanan pangan.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah dapur bermasalah terbanyak.
Ratusan SPPG tersebut dihentikan operasinya setelah gagal memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan keselamatan pangan hingga batas waktu evaluasi yang telah ditentukan.
BGN mengungkapkan terdapat empat pelanggaran utama yang menjadi alasan penutupan permanen dapur SPPG, yakni tidak memenuhi standar kebersihan dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), adanya riwayat kasus keracunan akibat kesalahan dalam pengolahan makanan, kualitas menu yang tidak memenuhi standar gizi, serta buruknya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.
Pada bulan Juli 2026, BGN juga menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran di dapur MBG.
Dapur yang terbukti tidak memenuhi standar akan langsung dicabut izin operasionalnya dan tidak lagi menerima pencairan anggaran dari APBN.
Selain menutup dapur bermasalah, BGN turut melakukan penindakan terhadap oknum internal.
Sebanyak 261 pegawai non-ASN diberhentikan, sementara sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dikenai sanksi pemecatan karena terbukti melakukan manipulasi atau meloloskan dapur yang tidak memenuhi persyaratan.
Meski ratusan dapur ditutup, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis bagi para siswa, termasuk di Jawa Barat, tetap berjalan.
Distribusi makanan akan dialihkan melalui dapur lain yang telah memenuhi standar sehingga pelayanan kepada para penerima manfaat tidak terganggu.***
Penulis : Redaksi
