DN.com – Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Prof. Anhar Gonggong, mengusulkan agar pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diserahkan langsung kepada sekolah.
Menurutnya, skema tersebut lebih sederhana, tepat sasaran, serta dapat meminimalkan potensi penyimpangan anggaran, Kamis (9/7/2026).
Usulan itu disampaikan di tengah evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan MBG menyusul munculnya berbagai persoalan, mulai dari dugaan korupsi, kualitas makanan, hingga tata kelola dapur umum yang masih terus dibenahi.
“Saya sejak awal menyarankan, kembalikan saja ke sekolah,” kata Prof. Anhar, dikutip dari kanal YouTube Anhar Gonggong Official, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, sekolah merupakan lembaga yang paling memahami kebutuhan peserta didik sekaligus memiliki mekanisme pengawasan yang lebih sederhana dibandingkan sistem pengadaan yang melibatkan banyak pihak.
Ia menilai kepala sekolah dapat diberikan kewenangan penuh dalam mengelola program tersebut.
Dengan demikian, tanggung jawab menjadi lebih jelas apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, Prof. Anhar mengusulkan agar sekolah memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk menanam cabai, sayuran, dan berbagai tanaman pangan lain guna mendukung kebutuhan bahan baku MBG.
Menurutnya, konsep tersebut tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi siswa melalui praktik pertanian sederhana.
“Kalau itu dilakukan, sebagian kebutuhan tidak perlu dibeli dari luar. Yang dibeli hanya yang memang tidak bisa diproduksi di sekolah,” ujarnya.
Ia menilai pengelolaan MBG berbasis sekolah akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus mempersempit peluang praktik mark-up harga maupun penyimpangan dalam rantai pengadaan.
Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan secara bertahap sejak 2025 di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional.***
Penulis : Redaksi
