DN.com – Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani mempertanyakan kebijakan pelibatan TNI dalam melatih 30.000 calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).
“Pertanyaan besar saya, mengapa TNI masuk ke wilayah-wilayah sipil? Untuk urusan koperasi, mengapa tidak diserahkan kepada masyarakat sipil?” ujar Jaleswari. Dikutip Rabu (24/6/2026).
Menurut Jaleswari, tata kelola koperasi merupakan ranah sipil yang membutuhkan keahlian manajerial khusus. Karena itu, pelatihan bagi calon pengelola koperasi seharusnya diberikan oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, bukan oleh institusi militer.
“Pengelolaan koperasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu, terutama dalam manajemen. Itu tidak bisa disamakan dengan pelatihan militer,” tegasnya.
Perempuan yang akrab disapa Dhani itu juga mengingatkan potensi dampak sosial jika militer terus masuk ke ruang-ruang sipil.
Ia menilai kondisi tersebut berisiko memicu friksi hingga konflik horizontal di masyarakat.
“Semakin banyak tentara masuk ke ruang publik, potensi konflik dan friksi di lapangan bisa semakin besar,” ungkap Kepala LAB 45 sekaligus mantan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan HAM di Kantor Staf Presiden tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI menyebut sebanyak 35.476 peserta akan mengikuti program Latsarmil Komponen Cadangan (Komcad) selama 45 hari.
Jumlah tersebut terdiri dari 30.000 calon pengelola KDKMP dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan pelatihan akan dilaksanakan di 67 satuan pendidikan (Satdik) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ia menambahkan, peserta akan menjalani pelatihan kedisiplinan dan bela negara selama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama 15 hari yang disusun bersama kementerian teknis terkait.***
Penulis : Redaksi
