DN.com – Kabupaten Indramayu menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pembangunan megaproyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa sepanjang sekitar 575 kilometer di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Proyek ini dipercepat oleh pemerintah pusat sebagai upaya melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir rob, abrasi, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyambut baik pembangunan tersebut. Menurutnya, keberadaan Giant Sea Wall sangat penting karena Indramayu merupakan salah satu daerah paling rentan terhadap banjir rob di Pantura.
“Program ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir rob yang selama ini sering terjadi,” ujar Lucky. Dikutip Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, banjir rob dan abrasi tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani tambak.
Pemerintah Kabupaten Indramayu pun menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan kondisi pesisir Pantura Jawa semakin mengkhawatirkan akibat kenaikan muka air laut dan perubahan iklim.
Menurutnya, kenaikan muka air laut saat ini mencapai sekitar 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun, yang meningkatkan risiko banjir rob dan kerusakan infrastruktur di wilayah pesisir.
“Penanganan kawasan pesisir tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” tegas AHY.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan Giant Sea Wall yang mencakup tanggul laut (offshore dike) dan tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis lingkungan seperti konservasi mangrove.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan pesisir, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta menyiapkan relokasi yang layak bagi masyarakat terdampak banjir rob dan abrasi.***
Penulis : Redaksi
