DN.com – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memicu perhatian publik di tengah polemik tambang di Bogor Barat. Jum’at (8/5/2026).
Ia mengungkap bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto sempat beberapa kali menemuinya untuk membahas rencana pembukaan kembali tambang di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang.
Menurut Dedi, pertemuan tersebut tidak hanya menyampaikan aspirasi masyarakat sekitar tambang, tetapi juga mencakup keinginan untuk mempertemukannya langsung dengan para pengusaha tambang.
Namun, ia menegaskan tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan pihak mana pun.
“Saya harus menjaga integritas.
Kebijakan tidak boleh ditentukan oleh kepentingan kelompok tertentu, tetapi harus berdasarkan sistem dan kepentingan masyarakat luas,” tegas Dedi Mulyadi.
Ia menekankan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini belum akan membuka kembali aktivitas tambang sebelum infrastruktur pendukung benar-benar siap, khususnya jalur khusus angkutan tambang.
Dedi juga menyoroti dampak panjang yang selama ini dirasakan warga Bogor Barat.
Aktivitas truk tambang disebut telah menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan parah, hingga meningkatnya angka kecelakaan.
“Warga sudah terlalu lama menanggung beban. Jalan rusak, macet berjam-jam, bahkan kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Ini tidak bisa dibiarkan terus,” ujarnya.
Ia menggambarkan kondisi warga Parung Panjang yang harus menghadapi perjalanan ekstrem setiap hari saat bekerja ke Jakarta.
Banyak di antaranya baru tiba di rumah menjelang tengah malam, lalu harus kembali berangkat dini hari demi menghindari kemacetan.
“Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga psikologis. Ada tekanan, kelelahan, bahkan depresi akibat kondisi jalan dan lalu lintas yang tidak manusiawi,” kata Dedi.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar kini memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan hingga perbatasan Banten.
Proyek ini menjadi syarat utama sebelum aktivitas tambang kembali dipertimbangkan. Pernyataan Dedi Mulyadi langsung menuai beragam respons di media sosial.
Sebagian besar warga mendukung sikap tegas tersebut karena dinilai berpihak pada masyarakat yang selama ini terdampak langsung aktivitas tambang.
Meski demikian, polemik diperkirakan masih akan berlanjut. Desakan dari sebagian pelaku usaha untuk membuka kembali tambang terus bergulir.
sementara pemerintah provinsi tetap bersikukuh menunggu pembangunan jalur khusus tambang rampung terlebih dahulu.***
Penulis : Redaksi
