KPK Minta Masyarakat Jangan Mudah Percaya Opini di Media Sosial

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 12 Maret 2026 - 22:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK terus menelusuri aset-aset dalam kasus dugaan korupsi pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.

KPK terus menelusuri aset-aset dalam kasus dugaan korupsi pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.

 

DN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti fenomena dukung-mendukung di media sosial (medsos) bagi pihak yang dijerat tersangka dalam perkara korupsi.

KPK meminta masyarakat tidak mudah percaya opini di media sosial. Kamis (12/3/2026).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan fenomena dukungan ini biasanya terjadi terhadap pihak yang jadi tersangka dari kalangan publik figur.

Baca Juga:  Zulkifli Hasan Angkat Bicara Terkait Lowongan Kerja serta Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih

Asep khawatir masyarakat terpengaruh narasi-narasi di medsos tanpa mengetahui secara detail kasus yang sedang berjalan.

“Seringkali masyarakat menjadi terpengaruh ketika informasi atau pandangan atau opini itu disampaikan oleh public figure.

Kami khawatirkan itu adalah ketika opini itu kemudian disampaikan oleh public figure, padahal tidak mendapat informasi yang komprehensif dari kami,” jelas Asep.

Baca Juga:  Kabar Baik untuk Guru ASN: TPG 100% Cair Serentak Akhir 2025, Lantas Siapa yang Berhak Menerima?

Asep menjelaskan bahwa proses perkara masih dalam tahap penyidikan, sehingga penyidik tidak bisa menyampaikan secara detail soal penanganan perkara.

Oleh karena itu, KPK mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dan bijak dalam mencerna informasi dari medsos.

“Kami mengimbau kepada masyarakat berhati-hatilah untuk mencerna informasi dari siapapun itu, adanya biarkan nanti informasi itu dibuka di persidangan,” kata Asep.

Baca Juga:  Dilaporkan ke KPK, Dugaan Korupsi Haji 2025 Menag Klaim Tak Ada Masalah

Asep juga mengajak masyarakat untuk melihat fakta-fakta yang nantinya akan terungkap di persidangan.

“Jadi di situlah disandingkan bukti-buktinya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh para terdakwa,”jelasnya.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Mahfud MD Usul Pengelolaan MBG Dialihkan ke Desa, Soroti Kontrak SPPG
Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Alami Gangguan Ingatan, DPR Desak BGN Beri Kompensasi
Dasco Terima Aspirasi Kepala Desa, Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Mengemuka
RUU Perampasan Aset Dibahas, Akademisi FH UII Usulkan Istilah Penyitaan
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang
Prabowo Minta Warga Indonesia Siapkan Rekening Bank, BRI dan BSI 
Gus Ipul Ungkap 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Transaksi Tembus Rp2 Miliar
Kejagung Ungkap Lodewyk Pusung Teken MoU 500 Dapur SPPG Mandiri

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 12:53 WIB

Mahfud MD Usul Pengelolaan MBG Dialihkan ke Desa, Soroti Kontrak SPPG

Jumat, 11 September 2026 - 20:54 WIB

Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Alami Gangguan Ingatan, DPR Desak BGN Beri Kompensasi

Kamis, 10 September 2026 - 21:40 WIB

Dasco Terima Aspirasi Kepala Desa, Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Mengemuka

Kamis, 10 September 2026 - 21:24 WIB

RUU Perampasan Aset Dibahas, Akademisi FH UII Usulkan Istilah Penyitaan

Rabu, 9 September 2026 - 15:30 WIB

Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang

Berita Terbaru