Deltanusantara.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendadak menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. Rabu (21/5/2025).
Kehadirannya tersebut untuk membahas sejumlah program yang berjalan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak dikorupsi.
“Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar [Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK],” ujar Dedi di Kantor KPK. Pada Senin (19/5).
Baca Juga:
Tinjau Layanan SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Orang Tua Siswa Tetap Tenang
338 KPM di Desa Kalitengah Terima Bantuan Sembako, Warga Bersyukur Terbantu
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Dia menjelaskan mendapat arahan untuk melakukan efisiensi dan merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting menjadi untuk kepentingan publik.
“Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik.
Itu menjadi prioritas utama kami dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat,” kata dia.
Pada sektor pendidikan, ada Rp5 triliun lebih anggaran yang direalokasikan. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah.
Baca Juga:
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
“Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK.
Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru,” ungkap Dedi.
Kemudian realokasi anggaran menyasar dari yang semula untuk perjalanan dinas menjadi infrastruktur jalan yang bermanfaat bagi rakyat.
“Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Maka ada realokasi hampir Rp250 miliar, dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga,” tambah Dedi.
Kebijakan mengirim siswa atau pelajar yang “bermasalah” ke barak untuk dilakukan pembinaan juga termasuk yang dibahas.
“Seluruh rangkaian itu di dalamnya kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban gim online, (selanjutnya) mengikuti pendidikan kedisiplinan,” tutur Dedi.
“Insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama,” tandasnya.***
Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews.
Penulis : Gerry
