DN.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menyerap hasil produksi minyak mentah dari sumur-sumur tua yang dikelola masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah melegalisasi aktivitas produksi minyak dari sumur rakyat yang sebelumnya tidak memiliki izin resmi. Kamis (21/5/2026).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perusahaan migas yang telah ditunjuk harus bergerak cepat dalam mengumpulkan minyak dari sumur-sumur tua guna meningkatkan produksi minyak siap jual (lifting) nasional.
Baca Juga:
Bahlil: CNG Pengganti LPG 3 Kg Lebih Murah, Potensi Hemat Subsidi hingga Rp30 Triliun
Kas Pemprov Jabar Tembus Rp71 Miliar, PKB dan BBNKB Jadi Penyumbang Terbesar Pendapatan Daerah
Kurang dari 7 Jam, Polsek Garut Kota Ringkus Pelaku Curanmor dan Amankan Motor Curian
“Sekarang kita sudah memberikan legalisasi. Artinya masyarakat sudah bisa mengambil hasil bumi berupa minyak dengan baik.
Saya minta yang sudah ditunjuk segera mengambil minyak tersebut,” ujar Bahlil dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, pada Rabu (20/5/2026).
Penugasan ini menyasar sumur-sumur minyak yang telah dikelola masyarakat selama puluhan tahun di berbagai daerah. Sebelumnya, aktivitas tersebut kerap dianggap ilegal karena tidak memiliki izin operasional resmi.
Bahlil juga meminta KKKS untuk menerima produksi minyak mentah dari kelompok koperasi maupun pelaku UMKM yang selama ini mengelola sumur-sumur tersebut.
Baca Juga:
Jelang Vonis Ririn Rifanto, Keluarga Korban Pembunuhan Paoman Minta Hakim Jatuhkan Hukuman Mati
Polres Majalengka Gagalkan Peredaran 1.946 Butir Obat Keras Ilegal, Seorang Pria Ditangkap
“Saya minta KKKS yang telah ditunjuk agar menerima crude dari koperasi maupun UMKM yang selama ini mengelola sumur minyak secara turun-temurun, yang dulu bahkan sempat dikejar karena tidak memiliki izin,” jelasnya.
Selain itu, Bahlil turut menyoroti kinerja PT Pertamina (Persero) yang dinilai masih lambat dalam menyerap produksi minyak dari sektor UMKM. Ia meminta agar Pertamina segera mempercepat proses tersebut.
“Saya dengar laporan Pertamina masih lambat. Tolong dipercepat, jangan karena membawa UMKM justru menjadi alasan untuk lambat,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Bahlil, berkomitmen memberikan perlakuan setara bagi seluruh pelaku industri hulu migas.
Baca Juga:
1.200 Dapur MBG di Daerah 3T Belum Beroperasi, Investor Khawatir Dana Rp8,7 Triliun Terancam
Komdigi Resmi Hentikan Registrasi Kartu SIM Pakai NIK dan KK, Kini Wajib Pindai Wajah
Kementrian ESDM Siapkan CNG Merah Putih 3 Kg, Harga Disamakan dengan LPG Bersubsidi
Optimalisasi sumur minyak rakyat dinilai menjadi kontribusi penting daerah dalam mendukung target swasembada energi nasional.
“Berpihak kepada BUMN itu penting, tetapi yang lebih utama adalah kepentingan negara secara keseluruhan.
Semua KKKS memiliki kontribusi yang sama dalam pembangunan bangsa,” tandasnya.***
Penulis : Redaksi
