DN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian pola distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Dikutip Sabtu (30/5/2026).
Penyesuaian ini ditegaskan tidak akan mengurangi kualitas layanan maupun nilai pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa perubahan dilakukan dengan mengurangi frekuensi distribusi dari enam hari menjadi lima hari dalam satu minggu. Kebijakan ini disesuaikan dengan hari aktif kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Kami mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah pola distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari,” ujar Sony.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar distribusi bantuan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Ke depan, penyaluran MBG akan difokuskan hanya pada hari ketika peserta didik berada di sekolah. “Konsepnya, MBG diberikan saat siswa mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Jika siswa libur atau berada di luar sekolah, maka tidak ada distribusi MBG,” jelasnya.
Selain itu, BGN juga menghentikan sistem bundling makanan yang sebelumnya diterapkan saat terdapat hari libur di tengah pekan.
Dalam skema lama, makanan untuk hari libur dibagikan lebih awal dalam bentuk paket untuk dibawa pulang oleh siswa.
“Jika sebelumnya ada bundling, misalnya saat Rabu dan Kamis libur, maka makanan untuk hari tersebut dibagikan lebih awal pada hari Selasa. Kini skema tersebut sudah tidak digunakan lagi,” kata Sony. pada Jum’at (29/5).
Sony menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak berdampak pada pengurangan nilai bantuan maupun kualitas makanan yang diterima siswa.
Penyesuaian hanya dilakukan pada aspek tata kelola dan pola distribusi agar anggaran negara dapat dimanfaatkan lebih optimal.
“Tidak ada pengurangan nilai bantuan. Yang dilakukan adalah penyesuaian distribusi agar lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
BGN menilai kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola operasional Program MBG secara nasional, sekaligus memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Melalui langkah ini, diharapkan distribusi makanan menjadi lebih tepat guna, mengurangi potensi pemborosan, serta menjaga kualitas makanan tetap optimal saat diterima oleh peserta didik.
BGN memastikan seluruh penyesuaian operasional Program MBG tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan layanan gizi, akuntabilitas program, serta optimalisasi manfaat bagi masyarakat.***
Penulis : Redaksi
Sumber Berita : Biro Hukum dan Humas BGN
