DN.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi prioritas pemerintah, meski Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut IKN secara khusus saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan delapan sektor Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi fokus pemerintah pada 2027. IKN tidak disebut secara khusus dalam daftar tersebut.
Menurut Kepala OIKN Basuki, pembangunan IKN tetap tercakup dalam prioritas pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu fokus pemerintah.
“Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri, itu saya kira kebijakan beliau,” ujar Basuki di IKN, Sabtu (15/8/2026).
Basuki menjelaskan pembangunan IKN masuk dalam klaster infrastruktur, kewilayahan, dan desa yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam RAPBN 2027.
“Tapi ada di dalam kluster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN,” katanya.
Belanja Negara 2027 Capai Rp4.097,2 Triliun
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun.
Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara dalam APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan program kerja prioritas nasional.
Prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa serta percepatan penurunan kemiskinan.
Delapan prioritas tersebut akan diperkuat melalui sejumlah agenda nasional, antara lain penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Dengan demikian, OIKN memastikan pembangunan IKN tetap berjalan dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, khususnya melalui alokasi kebijakan di sektor infrastruktur, kewilayahan, dan desa.***
Penulis : Redaksi
