DN.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji usulan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga belum menjadi kebijakan final.
“Salah satu usulnya adalah gaji PPPK dapat dibantu melalui DAU. Namun, hal itu belum diputuskan karena formulanya masih digodok dan masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan,” ujar Bima, Selasa (4/8).
Bima mengungkapkan, Kemendagri telah menginstruksikan jajarannya untuk memetakan kabupaten, kota, dan provinsi yang memiliki keterbatasan fiskal sehingga tidak mampu memenuhi pembayaran gaji PPPK.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengidentifikasi wilayah yang mengalami kendala keuangan.
Pendataan tersebut dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan kondisi fiskal masing-masing daerah.
“Saat ini kami sedang mendalami data daerah-daerah yang benar-benar mengalami kesulitan membayar gaji PPPK,” kata Bima.
Menurutnya, usulan penambahan DAU dari sejumlah pemerintah daerah merupakan hal yang wajar mengingat pembayaran gaji PPPK merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.
Meski demikian, pemerintah pusat akan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan fiskal negara sebelum memutuskan apakah tambahan DAU dapat dialokasikan untuk membantu pembayaran gaji PPPK.
“Tidak masalah jika ada usulan penambahan DAU. Namun, kami harus melihat kemampuan fiskal APBN terlebih dahulu.
Yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa daerah tersebut memang benar-benar tidak mampu membayar gaji PPPK,” pungkasnya.***
Penulis : Redaksi
