DN.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran program tersebut tidak lagi dapat dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN.
Dampaknya, anggaran yang dapat digunakan untuk MBG disebut hanya tersisa sekitar Rp30 triliun, sehingga pemerintah perlu menyiapkan skema pendanaan baru.
Menanggapi putusan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah segera menyusun strategi penganggaran yang mampu menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Zainul, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga pemerintah harus segera menyesuaikan kebijakan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Ia berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai target tanpa mengurangi alokasi anggaran pendidikan yang telah diamanatkan konstitusi.
“Koordinasi yang cepat dan sinergi antarlembaga sangat diperlukan agar program prioritas ini tetap berlanjut dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.***
Penulis : Redaksi
