Anggaran MBG Tergerus Putusan MK, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 4 Agustus 2026 - 21:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah segera menyusun strategi penganggaran yang mampu menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah segera menyusun strategi penganggaran yang mampu menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

 

DN.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran program tersebut tidak lagi dapat dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN.

Dampaknya, anggaran yang dapat digunakan untuk MBG disebut hanya tersisa sekitar Rp30 triliun, sehingga pemerintah perlu menyiapkan skema pendanaan baru.

Baca Juga:  Wapres Gibran Rakabuming: Job Fair BBPVP Medan Dapat Menjadi Jembatan yang Efektif, Pencari Kerja dan Pemberi Kerja.

Menanggapi putusan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah segera menyusun strategi penganggaran yang mampu menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Zainul, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga pemerintah harus segera menyesuaikan kebijakan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ia berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai target tanpa mengurangi alokasi anggaran pendidikan yang telah diamanatkan konstitusi.

Baca Juga:  Menko Kumham Imipas Yusril Soroti Ancaman Perebutan SDA Global, Sebut Indonesia Bisa Jadi Incaran Negara Besar

“Koordinasi yang cepat dan sinergi antarlembaga sangat diperlukan agar program prioritas ini tetap berlanjut dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.***

 

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Aktivis Lingkungan Soroti Delegasi Indonesia di COP31, Hashim Didesak Mundur
Video Pengunduran Diri Gibran Tembus Jutaan Interaksi, Fenomena Silent Majority Ikut Disorot
Seleksi CPNS 2026 Fokus Program Prioritas Prabowo, Ini Daftar Formasi yang Dibutuhkan
Kapolri Luncurkan Program Poliran, Buka Akses Kerja dan Berantas Percaloan Tenaga Kerja
BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI
KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik
Prof Jimly Asshiddiqie: Hormati Realitas Gibran sebagai Wapres, Salurkan Kritik Lewat Pemilu
BGN Hapus Biaya Kendaraan Distribusi dari Operasional SPPG, Mitra Wajib Sediakan Sendiri

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 22:21 WIB

Aktivis Lingkungan Soroti Delegasi Indonesia di COP31, Hashim Didesak Mundur

Rabu, 11 November 2026 - 19:07 WIB

Seleksi CPNS 2026 Fokus Program Prioritas Prabowo, Ini Daftar Formasi yang Dibutuhkan

Rabu, 11 November 2026 - 18:52 WIB

Kapolri Luncurkan Program Poliran, Buka Akses Kerja dan Berantas Percaloan Tenaga Kerja

Selasa, 10 November 2026 - 22:25 WIB

BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI

Jumat, 6 November 2026 - 23:30 WIB

KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik

Berita Terbaru