DN.com – Pelaksanaan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Dayeuhkolot, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (9/11/2026), diwarnai perdebatan antarcalon kepala desa.
Dari pantauan awak media Deltanusantara.com, sejumlah persoalanpun mencuat, mulai dari polemik usulan pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tuntutan agar panitia pemilihan dan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkades menjalankan tugas secara netral, independen, dan profesional.
Rapat yang berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Desa Dayeuhkolot tersebut sempat berlangsung dinamis setelah muncul pembahasan mengenai usulan pemindahan lokasi pemungutan suara dari area Kantor Desa Dayeuhkolot ke Sport Centre Ciwahang.
Usulan pemindahan lokasi TPS tersebut tertuang dalam Surat Rekomendasi Nomor 01/SR.PTPS/BC.X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026, yang ditandatangani oleh tiga dari lima calon kepala desa.
Sejumlah pertimbangan menjadi dasar usulan tersebut, di antaranya keterbatasan lahan, jumlah pemilih yang diperkirakan mencapai 4.600 orang, serta faktor keamanan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya gesekan antarpedukung calon.
Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian calon kepala desa nomor urut 1, Momo Mulyana, S.E. Ia meminta agar surat rekomendasi pemindahan lokasi TPS dibacakan secara terbuka di hadapan seluruh peserta rapat.
Pembacaan surat tersebut kemudian dilakukan oleh Ketua Panwas Pilkades tingkat desa, bukan langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan.
Dalam kesempatan itu, Momo juga menyampaikan pandangannya terkait kelayakan lokasi pemungutan suara. Ia turut menyoroti kondisi fasilitas GOR Desa Dayeuhkolot yang menurut penilaiannya tidak lagi selengkap sebelumnya.
Pembahasan tersebut berkembang menjadi perbedaan pendapat dengan calon kepala desa nomor urut 4, Budiman, yang merupakan petahana. Perbedaan pandangan keduanya sempat memicu kesalahpahaman sehingga suasana rapat menjadi gaduh.
Panitia dan Panwas Harus Menjalankan Fungsi Secara Profesional
Dinamika yang terjadi dalam rapat pleno tersebut menjadi pengingat penting bagi Panitia Pemilihan dan Panwas Pilkades Dayeuhkolot untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.
Keduanya memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung tertib, transparan, adil, serta tidak menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
Netralitas bukan sekadar pernyataan atau slogan dalam setiap tahapan pemilihan. Prinsip tersebut harus tercermin melalui sikap, keputusan, tindakan, serta perlakuan yang sama terhadap seluruh calon kepala desa.
Panitia Pemilihan juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai setiap kebijakan yang diambil, termasuk dasar pertimbangan, mekanisme, dan kewenangan dalam menentukan lokasi TPS.
Keterbukaan informasi menjadi hal penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan tanda tanya, kesalahpahaman, ataupun kecurigaan di antara para calon maupun masyarakat.
Begitu pula dengan Panwas Pilkades. Fungsi pengawasan tidak cukup hanya sebatas menyaksikan jalannya rapat atau merespons ketika terjadi perdebatan.
Panwas harus memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan, mengawasi potensi pelanggaran, serta mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi tindakan yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pilkades.
Jangan Sampai Muncul Kesan Keberpihakan
Pilkades bukan milik panitia, bukan milik pengawas, dan bukan pula milik salah satu calon. Pilkades merupakan hak demokratis masyarakat yang harus dijaga bersama.
Oleh karena itu, seluruh calon harus memperoleh ruang, kesempatan, informasi, dan perlakuan yang sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun keputusan yang menimbulkan kesan menguntungkan salah satu pihak.
Apabila terjadi perbedaan pendapat, Panitia Pemilihan harus mampu mengambil keputusan secara objektif berdasarkan aturan dan kewenangan yang dimiliki, bukan berdasarkan tekanan, kedekatan, ataupun kepentingan pihak tertentu.
Sementara itu, Panwas harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan profesional agar setiap tahapan pemilihan tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan
Dengan jumlah pemilih yang diperkirakan mencapai 4.600 orang, penyelenggaraan Pilkades Dayeuhkolot membutuhkan persiapan yang matang dan perencanaan yang cermat.
Penentuan lokasi TPS, kesiapan sarana dan prasarana, pengaturan alur pemilih, hingga aspek keamanan harus menjadi perhatian bersama.
Setiap keputusan perlu didasarkan pada pertimbangan objektif serta disampaikan secara transparan kepada seluruh pihak terkait.
Jangan sampai persoalan teknis yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah justru berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkades.
Pada akhirnya, keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga dari sejauh mana seluruh proses berjalan secara jujur, adil, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.
Panitia Pemilihan dan Panwas memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga kepercayaan publik tersebut.
Sebab, integritas penyelenggara merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi desa yang bermartabat.***
Penulis : H. Kumar
Editor : Redaksi
