Komisi II Hormati Putusan MK, Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

DN.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kamis (2/7/2026).

“Kami ingin menyampaikan bahwa kami menghormati dan menghargai apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Bahtra.

Bahtra menjelaskan, Komisi II DPR belum memiliki agenda untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Saat ini, komisi tersebut masih memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu sesuai penugasan dari pimpinan DPR.

“Saat ini kami sedang berfokus pada pembahasan RUU Pemilu. Untuk pembahasan RUU Pilkada, saya pikir akan dilakukan setelah RUU Pemilu selesai, karena fokus kami dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah menyelesaikan RUU Pemilu,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tidak dapat diterima.

“Hal ini berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa,” ujar Suhartoyo.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial, sebagaimana dipersyaratkan dalam pengujian undang-undang.

Mahkamah juga merujuk sejumlah putusan sebelumnya sebagai dasar pertimbangan, yakni Putusan MK Nomor 072/PUU-II/2004, Nomor 073/PUU-II/2004, Nomor 69/PUU-XXII/2024, serta Nomor 110/PUU-XXII/2025.***

Penulis : Redaksi