Komisi II Hormati Putusan MK, Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 2 Juli 2026 - 20:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

DN.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kamis (2/7/2026).

“Kami ingin menyampaikan bahwa kami menghormati dan menghargai apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Bahtra.

Bahtra menjelaskan, Komisi II DPR belum memiliki agenda untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Baca Juga:  Sekitar 50 Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Datangi Rumah Kertanegara

Saat ini, komisi tersebut masih memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu sesuai penugasan dari pimpinan DPR.

“Saat ini kami sedang berfokus pada pembahasan RUU Pemilu. Untuk pembahasan RUU Pilkada, saya pikir akan dilakukan setelah RUU Pemilu selesai, karena fokus kami dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah menyelesaikan RUU Pemilu,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Baca Juga:  Prabowo Subianto Panggil 100+ Calon Menteri, Wakil Menteri dan Pimpinan Lembaga, Ini Daftar Lengkapnya

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tidak dapat diterima.

“Hal ini berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa,” ujar Suhartoyo.

Baca Juga:  Dedy Nur Palakka Bela Gibran: Kesalahannya Hanya Satu, Bersedia Dampingi Prabowo

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial, sebagaimana dipersyaratkan dalam pengujian undang-undang.

Mahkamah juga merujuk sejumlah putusan sebelumnya sebagai dasar pertimbangan, yakni Putusan MK Nomor 072/PUU-II/2004, Nomor 073/PUU-II/2004, Nomor 69/PUU-XXII/2024, serta Nomor 110/PUU-XXII/2025.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Pilkades Dayeuhkolot Memanas, Transparansi dan Independensi Panitia Jadi Perhatian
Agus Juhaeri Nomor Urut 5 Bantah Tudingan Penyalahgunaan Dana BUMDes
Calon Kades Leles Nomor 5 Agus Juhaeri Usung Slogan “Teu Seueur Nyarios, Anu Penting Buktos”
Panitia Pilkades Cisalak Pastikan Tahapan Sesuai Regulasi, Pemungutan Suara Dijadwalkan 6 Desember
Dedy Nur Palakka Bela Gibran: Kesalahannya Hanya Satu, Bersedia Dampingi Prabowo
Heryanto Nomor Urut 2 di Pilkades Leles, Ajak Warga Bersatu Bangun Desa
Dian Wahyudi Nomor Urut 4 di Pilkades Leles, Usung Visi Desa Maju dan Mandiri
Ketua KPU Jabar Diberhentikan, Ummi Terbukti Melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 09:22 WIB

Pilkades Dayeuhkolot Memanas, Transparansi dan Independensi Panitia Jadi Perhatian

Kamis, 22 Oktober 2026 - 19:03 WIB

Agus Juhaeri Nomor Urut 5 Bantah Tudingan Penyalahgunaan Dana BUMDes

Senin, 19 Oktober 2026 - 21:35 WIB

Calon Kades Leles Nomor 5 Agus Juhaeri Usung Slogan “Teu Seueur Nyarios, Anu Penting Buktos”

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Panitia Pilkades Cisalak Pastikan Tahapan Sesuai Regulasi, Pemungutan Suara Dijadwalkan 6 Desember

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:22 WIB

Dedy Nur Palakka Bela Gibran: Kesalahannya Hanya Satu, Bersedia Dampingi Prabowo

Berita Terbaru