DN.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas konsep arsitektur hunian berbasis identitas kebudayaan lokal. Gagasan tersebut diarahkan untuk menghadirkan karakter bangunan yang mencerminkan kekayaan sejarah, budaya, serta potensi material lokal di setiap wilayah Jawa Barat.
Dalam konsep tersebut, wilayah utara Jawa Barat akan lebih mengedepankan penggunaan material tanah liat, seperti genteng dan batu bata merah.
Sementara itu, wilayah selatan yang memiliki karakteristik geografis pegunungan akan diarahkan untuk memanfaatkan material alami seperti bambu, bilik, dan ijuk.
Dedi menjelaskan, perbedaan penggunaan material tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan kondisi geografis masing-masing wilayah.
Menurutnya, wilayah utara memiliki pengaruh sejarah Kerajaan Mataram yang turut melahirkan tradisi penggunaan genteng dan batu bata. Adapun wilayah selatan memiliki tradisi pemanfaatan bambu sebagai material bangunan.
“Tradisinya kalau daerah mulai ke utara, karena punya pengaruh dari Kerajaan Mataram dulu, sehingga lahirlah genteng dan bata.
Kalau wilayah selatan, daerahnya Pak Wamendagri, itu adalah bambu, bilik, dan ijuk,” ujar Dedi saat menghadiri peluncuran program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Pasar Lama, Majalengka, pada Minggu (8/11/2026).
Dedi menegaskan, gagasan tersebut bukan sekadar memperkuat identitas budaya dan estetika bangunan, tetapi juga menjadi strategi untuk membangkitkan kembali industri material lokal yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Ia mengakui, industri genteng rakyat sempat mengalami masa sulit akibat persaingan dengan produk bahan bangunan pabrikan modern maupun produk impor.
Karena itu, program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi momentum untuk menghidupkan kembali produksi genteng dalam negeri yang dikerjakan oleh masyarakat.
“Gentengisasi ini untuk menghidupkan kembali produksi dalam negeri yang dikerjakan oleh rakyat. Industri genteng ini sudah lama hampir kolaps karena kalah persaingan. Dengan kebijakan ini, APBD akan bergerak dan jatuh ke saku-saku rakyat kecil,” tegasnya.
Selain genteng, Dedi menyebut batu bata merah juga menjadi salah satu produk unggulan industri lokal di wilayah utara Jawa Barat.
Namun, keberadaan pengrajin batu bata saat ini mulai terbatas sehingga Pemprov Jabar sempat mengalami kesulitan mendapatkan material tersebut.
Padahal, menurutnya, produk batu bata hasil kerajinan masyarakat memiliki nilai estetika yang tidak kalah menarik.
Bahkan, sejumlah pengrajin telah melakukan inovasi dengan memberikan sentuhan warna melalui pengecatan sehingga menghasilkan tampilan bangunan yang lebih artistik.
Sebagai bentuk dukungan terhadap industri lokal, Pemprov Jabar berencana menggunakan produk genteng dan batu bata hasil kerajinan masyarakat untuk sejumlah pembangunan infrastruktur, termasuk gerbang pemerintahan dan jembatan.
“Untuk itu seluruh gerbang Pemprov Jabar, gerbang jembatan semuanya dipasang itu, dan ini akan menggerakkan ekonomi lokal. Ini agar mereka bisa hidup,” kata Dedi.
Sementara itu, untuk wilayah selatan Jawa Barat yang didominasi kawasan pegunungan, penggunaan bambu, bilik, dan ijuk akan lebih diutamakan sebagai bagian dari karakter arsitektur lokal.
Dedi menjelaskan, kebijakan Pemprov Jabar juga akan mengarahkan penggunaan material bangunan berdasarkan karakteristik wilayah.
Rumah yang dibangun menggunakan anggaran provinsi di kawasan pegunungan akan memanfaatkan bambu dan ijuk, sedangkan wilayah bercuaca panas akan lebih mengutamakan penggunaan genteng.
“Maka kebijakan provinsi hari ini adalah rumah-rumah yang dibangun lewat dana provinsi itu menggunakan bambu dan ijuk untuk daerah gunung, untuk daerah panas menggunakan genteng,” jelasnya.
Tidak hanya mendorong penggunaan material lokal, Dedi juga menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja industri genteng dan pengrajin lokal.
Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut, pada 2027 Pemprov Jabar menargetkan pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sebanyak 5,4 juta pekerja di Jawa Barat.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Jabar berharap pembangunan tidak hanya menghasilkan hunian yang memiliki identitas budaya, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, melestarikan tradisi, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan pengrajin lokal.***
Penulis : Redaksi
