DN.com – Kabar baik datang bagi warga Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa selain program renovasi rumah, masyarakat kini dapat mengakses langsung berbagai bantuan perumahan, termasuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan bunga rendah.
Kebijakan ini diyakini mampu mempercepat pemerataan hunian layak sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap program pemerintah. Rabu (15/4/2026).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak.
Salah satu program unggulannya adalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diluncurkan secara masif di Kabupaten Bandung pada 13 April 2026.
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah aktif pemerintah pusat dalam mendorong program perumahan di daerah.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Menteri PKP yang terus berkeliling ke berbagai wilayah di Jawa Barat untuk menawarkan program subsidi perumahan.
Menurutnya, program perumahan memiliki beragam skema yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Mulai dari bantuan untuk rumah tidak layak huni hingga program-program lain yang dibawa oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal ke Jawa Barat dalam jumlah besar.
Program BSPS juga mendapat perhatian khusus dari Cucun Ahmad Syamsurijal yang memastikan pelaksanaannya tepat sasaran.
Ia turut meninjau langsung simulasi tender rakyat (PTT) di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Dedi Mulyadi.
Tak hanya mengandalkan skema bantuan konvensional, Dedi Mulyadi juga menghadirkan inovasi baru agar masyarakat dapat mengakses bantuan secara langsung tanpa birokrasi yang berbelit.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat akan meluncurkan aplikasi bernama “Imah Aing”.
Aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah warga dalam mengajukan bantuan perbaikan rumah secara cepat dan tepat sasaran.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat langsung mengusulkan kebutuhan perumahan tanpa harus melalui proses yang panjang.
Dengan demikian diharapkan tidak lagi muncul keluhan atau aduan yang viral di media sosial terkait sulitnya akses bantuan.***
Penulis : Redaksi
