DN.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif.
Ia menegaskan, kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak semata diukur dari kehadiran fisik di kantor, melainkan dari hasil pembangunan yang dicapai.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak.
Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM,
Hal tersebut disampaikan usai kegiatan silaturahmi bersama pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Kegiatan silaturahmi tersebut menjadi momentum konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah untuk memperkuat sinergi pembangunan di seluruh wilayah.
Dalam kesempatan itu, KDM juga menekankan pentingnya efektivitas birokrasi serta penguatan tenaga teknis dalam pelayanan publik.
Ia menilai, struktur birokrasi saat ini masih didominasi jabatan struktural dibandingkan tenaga pelaksana.
“Problem kita lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah ke depan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan teknis.
Karena itu, Pemprov Jabar akan mendorong penambahan tenaga pada layanan yang bersifat teknis.
Selain itu, KDM turut menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai serta memaparkan sejumlah agenda penting yang tengah dijalankan pemerintah daerah, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).***
Penulis : Redaksi
