DN.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi disalurkan pada hari libur sekolah.
Kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan anggaran hingga sekitar Rp20 triliun per tahun. Jum’at (3/4/2026).
Zulkifli Hasan menjelaskan, perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif.
Dalam skema baru, penyaluran MBG mengikuti hari belajar di sekolah, yakni lima hari dalam sepekan.
“Kalau sebelumnya enam hari, termasuk hari libur tetap diberikan. Ternyata kurang efektif. Karena itu diputuskan MBG hanya pada hari sekolah, yaitu lima hari,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perlakuan khusus bagi wilayah tertentu, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Di wilayah tersebut, distribusi MBG dapat dilakukan hingga enam hari dalam sepekan sesuai kebutuhan.
“Untuk daerah terpencil atau 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, tetap dianjurkan enam kali dalam seminggu,” tambahnya.
Zulhas juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak memengaruhi program bagi kelompok lain seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyaluran untuk kelompok tersebut tetap berjalan seperti biasa.
“Untuk balita, ibu hamil, dan menyusui tidak ada perubahan, karena sudah berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut efisiensi anggaran dari kebijakan ini cukup signifikan, dengan estimasi penghematan mencapai Rp20 triliun per tahun.
“Diperkirakan sekitar Rp20 triliun per tahun penghematannya,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, penghematan mulai dihitung sejak April 2026, dengan mempertimbangkan program yang telah berjalan pada tiga bulan sebelumnya.
Meski frekuensi penyaluran dikurangi, biaya per porsi makanan tidak mengalami perubahan.
“Tidak ada perubahan biaya per porsi, hanya frekuensi penyalurannya saja,” ujarnya.
Dadan juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak pada pendapatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Gaji petugas tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Gaji tetap, tidak ada perubahan,” tegasnya.
Kedepan, pemerintah akan melakukan pemetaan wilayah untuk menentukan daerah yang membutuhkan distribusi lebih intensif.
Sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua dipastikan tetap mendapatkan layanan MBG hingga enam hari dalam sepekan.***
Penulis : Redaksi
