DN.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat menjadi sorotan setelah sebanyak 350 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya. Senin (16/3/2026).
Keputusan ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah ditemukan sejumlah dapur belum memiliki dokumen dan fasilitas wajib yang ditetapkan.
Penghentian tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 839/D.TWS/03/2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro.
Beberapa syarat penting yang belum terpenuhi antara lain tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta mess untuk petugas.
Baca Juga:
Anggaran PU Dipangkas 80%, Kebijakan Efisiensi Dinilai Ancam Proyek Infrastruktur Nasional
Dedi Mulyadi Tantang Bongkar Praktik Jual Beli Kursi SPMB 2026: “Jangan Sebar Isu, Laporkan!”
Pengadaan Motor Listrik untuk MBG Disorot, Pemerintah Pastikan Proyek Berlanjut
Ketua Satgas MBG Jawa Barat, Linda Al Amin, menyampaikan bahwa pihaknya di daerah berfokus pada pengawasan keamanan makanan dan kualitas bahan pangan.
“Penghentian operasional merupakan kewenangan BGN. Kami lebih fokus memantau kualitas bahan pangan dan standar kesehatan,” ujarnya.
Menurut Linda, pengecekan bahan pangan dilakukan untuk memastikan sayuran maupun daging yang digunakan aman dan bebas dari zat berbahaya.
Ia menilai langkah tegas BGN merupakan upaya menjaga mutu program MBG agar tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi penerima manfaat.
Baca Juga:
Berani Tanpa Modal Uang, Sami’an Guncang Tradisi Mahar Politik dan Sentil Pengelolaan Tanah Ganjaran
Tinjau Layanan SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Orang Tua Siswa Tetap Tenang
Satgas MBG Jawa Barat juga menyatakan dukungan penuh terhadap penertiban ini, dengan harapan setiap dapur program MBG dapat memenuhi standar keamanan dan kesehatan sebelum diberi izin untuk kembali beroperasi.***
Penulis : Redaksi
