DN.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan pembekuan maupun penundaan sementara transaksi pada rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.
“PPATK tidak melakukan apa-apa terhadap kasus ini dan saya sendiri selaku Ketua Satgas TPPU (Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang) tidak pernah memerintahkan pembekuan ataupun penundaan sementara transaksi pada rekening tersebut,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Dikutip Kamis (27/8/2026).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta penghentian sementara transaksi yang mencurigakan.
Yusril mengatakan telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kapolda Metro Jaya untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Ia berharap persoalan terkait rekening tersebut dapat segera diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Pemerintah akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan prosedur hukum dan tidak akan melakukan hal-hal yang berada di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum itu sendiri,” tegas Yusril.
Rekening Donasi Warga Pati
Rekening milik Supriyono alias Botok tersebut digunakan untuk menampung donasi warga yang dikumpulkan AMPB guna mendukung penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI.
Koordinator AMPB, Teguh Istianto, mengatakan saldo rekening saat diblokir pada Jumat mencapai sekitar Rp80 juta. Namun, ia menyebut kemungkinan masih terdapat dana yang masuk setelah rekening tersebut diblokir.
“Diblokirnya hari Jumat, pas diblokir itu saldonya Rp80 juta, tapi enggak tahu juga kalau setelah itu masih ada yang kirim lagi,” ujar Teguh, pada Minggu (23/8/2026).
Dalam perkembangan terbaru, Bank Mandiri menyatakan akan membuka kembali rekening milik Supriyono alias Botok.
Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menerima arahan dan permintaan dari Kapolda, pimpinan Komisi III DPR RI, serta Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
“Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti,” kata Riduan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, pada Rabu (26/8/2026).***
Penulis : Gr
