Menkeu Purbaya Yudhi Berikan 3 Dukungan Pendanaan untuk IKN Nusantara

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 2 Oktober 2025 - 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenkeu RI menerima kunjungan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. 

Kemenkeu RI menerima kunjungan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. 

 

Deltanusantara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji memberikan 3 dukungan pendanaan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah menerima kunjungan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Rabu, 1 Oktober 2025.

“Menkeu Purbaya turut memberikan dukungan atas 3 skema pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan IKN,” tulis keterangan di akun Instagram @menkeuri.

Pertama, Purbaya berjanji memberikan dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namum demikian  belum merinci berapa angka pasti yang dikucurkan untuk melanjutkan pembangunan ibu kota anyar tersebut.

Kedua, pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ketiga, foreign direct investment (FDI) alias investasi asing.

Baca Juga:  Indonesia Menunggu “Hitungan Matang” untuk Kereta Lintas‑Negara Borneo

Purbaya dan Bos IKN Basuki juga membahas hal lain di luar pendanaan. Sang Bendahara Negara mengatakan dirinya menerima laporan progres pembangunan IKN Nusantara.

Purbaya juga mendengar update lainnya setelah IKN resmi ditetapkan Presiden Prabowo Subianto menjadi ibu kota politik mulai 2028 mendatang.

“Pak Basuki melaporkan progres program pembangunan IKN setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028,” tuturnya.

Menteri keuangan yang baru menjabat sejak Senin (8/9) itu memang masih menaruh perhatian pada nasib IKN. Purbaya mencontohkan pemerintah menganggarkan Rp5,7 triliun untuk IKN pada 2025, termasuk yang tercecer di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Baca Juga:  Kemenag Perkuat Pengawasan Pembangunan KUA dengan SBSN: Akuntabel dan Berkelanjutan

Ia bahkan berjanji mendorong lebih cepat lagi pembangunan ibu kota baru itu pada tahun depan. Namun, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak menyebut angka pasti yang disiapkan untuk menggarap IKN di 2026.

“IKN masih didorong. Tahun depan (2026) dorong lebih cepat lagi … Itu kan investasi cukup besar (di IKN Nusantara).

Kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan, swasta juga mulai masuk ke sana,” kata Purbaya usai Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/9).

Baca Juga:  Silaturahmi Eggi dan Damai ke Jokowi: Jalan Pulang dari Politik Tuduhan Ijazah Palsu

“Tapi saya akan menunggu perintah Presiden (Prabowo Subianto) seperti apa,” imbuhnya soal kepastian APBN dalam menopang pembangunan IKN.

Kebutuhan anggaran IKN 2025-2028 (menurut Otorita):

a. 2025: Rp14,40 triliun

b. 2026: Rp17,08 triliun (kebutuhan anggaran naik menjadi Rp21,1 triliun)

c. 2027: Rp14,64 triliun

d. 2028: Rp2,68 triliun

Realisasi APBN untuk IKN:

a. Total anggaran sejak 2022: Rp77 triliun

b. Realisasi 2022: Rp5,5 triliun

c. Realisasi 2023: Rp27 triliun

d. Pagu 2024: Rp44,5 triliun (realisasi Rp43,3 triliun per Januari 2025).***

Penulis : Gr

Berita Terkait

Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang
Prabowo Minta Warga Indonesia Siapkan Rekening Bank, BRI dan BSI 
Gus Ipul Ungkap 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Transaksi Tembus Rp2 Miliar
Kejagung Ungkap Lodewyk Pusung Teken MoU 500 Dapur SPPG Mandiri
Kejagung Periksa 7 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Ketua Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Korupsi
Mahfud MD Soroti Prabowo yang Kini Jarang ke Luar Negeri dan Lebih Hati-Hati Berpidato
KPK Bongkar Dugaan Jual-Beli Kursi Kuliah, Kampus Lain Diminta Waspada

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 15:30 WIB

Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang

Selasa, 8 September 2026 - 17:48 WIB

Prabowo Minta Warga Indonesia Siapkan Rekening Bank, BRI dan BSI 

Selasa, 8 September 2026 - 17:23 WIB

Kejagung Ungkap Lodewyk Pusung Teken MoU 500 Dapur SPPG Mandiri

Kamis, 3 September 2026 - 06:59 WIB

Kejagung Periksa 7 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Rabu, 2 September 2026 - 19:44 WIB

Ketua Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Korupsi

Berita Terbaru