Silaturahmi Eggi dan Damai ke Jokowi: Jalan Pulang dari Politik Tuduhan Ijazah Palsu

- Jurnalis

Sabtu, 10 Januari 2026 - 19:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Babak baru dalam polemik ijazah palsu yang sempat mengguncang publik. Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis berkunjung ke Presiden Joko Widodo di kediaman pribadi Jokowi di Solo.

Babak baru dalam polemik ijazah palsu yang sempat mengguncang publik. Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis berkunjung ke Presiden Joko Widodo di kediaman pribadi Jokowi di Solo.

 

DN.com – Pertemuan tertutup antara Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dengan Presiden Joko Widodo di kediaman pribadi Jokowi di Solo menandai babak baru dalam polemik ijazah palsu yang sempat mengguncang publik. Sabtu (10/1/2026).

Kedua tokoh yang sebelumnya berstatus tersangka pencemaran nama baik itu datang dengan maksud “silaturahmi” sekaligus mengakui keaslian ijazah Jokowi.

Eggi dan Damai menegaskan bahwa tuduhan mereka selama ini lebih bersifat spekulatif dan ideologis, bukan hasil verifikasi faktual.

Pengakuan ini muncul setelah mereka melihat langsung dokumen ijazah, sehingga mengubah narasi dari “menuduh” menjadi “membenarkan”.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menegaskan pemisahan antara urusan pribadi dan proses hukum.

Ia menyatakan maaf pribadi dapat diberikan, namun tidak akan mempengaruhi jalannya penegakan hukum.

Hal ini menempatkan Jokowi pada posisi negarawan yang tidak mencampuradukkan belas kasih dengan supremasi hukum.

Secara hukum, pencabutan laporan atau perdamaian dapat menjadi dasar “restorative justice”, terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan aparat penegak hukum.

Politiknya, langkah Eggi dan Damai tampak sebagai upaya menurunkan risiko pribadi. Pengakuan mereka dapat meredam tensi publik, meski tidak serta merta menghentikan proses hukum.

Bagi Jokowi, sikap netral memperkuat citra pemimpin yang tidak memanfaatkan kekuasaan moral untuk mengintervensi kasus.

Kasus ini menyoroti pentingnya tanggung jawab etis dalam berpendapat di ruang publik.

Kebebasan berbicara harus diiringi kesiapan menanggung konsekuensi, bukan sekadar mengandalkan permintaan maaf atau perlindungan politik.***

 

 

Penulis : Gr

Berita Terkait

Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN
Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal
BGN Batasi Dapur MBG Maksimal 6 per Kecamatan, Alihkan Fokus ke Efisiensi dan Kualitas Layanan
KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Gratifikasi Rita Widyasari, Diduga Terima Uang Bulanan

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:59 WIB

Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif

Senin, 8 Juni 2026 - 18:30 WIB

Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia

Senin, 8 Juni 2026 - 15:45 WIB

Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN

Senin, 8 Juni 2026 - 11:53 WIB

Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN

Senin, 8 Juni 2026 - 11:31 WIB

Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal

Berita Terbaru