DN.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun guna mendorong kesetaraan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia. Senin (6/4/2026).
“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum,” ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, pada Minggu. (5/4).
Menag merinci, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program strategis, di antaranya revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun dan digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun.
Baca Juga:
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Selain itu, terdapat program bantuan buku tulis gratis sebesar Rp159 miliar serta Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian yang setara terhadap seluruh jenis pendidikan.
“Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.
Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,” katanya.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Salah satu fokus utama dalam usulan ini adalah perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan.
Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun akan menyasar 7.131 lembaga pendidikan, yang terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Menag juga menyoroti kondisi bangunan madrasah yang masih banyak membutuhkan perbaikan serius.
Menurutnya, kualitas sarpras menjadi cerminan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian.
Baca Juga:
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN
Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal
Saat ini, cakupan MBG di madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10–12 persen, jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang ditargetkan mencapai 80 persen.
“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujarnya.
Menag menambahkan, pondok pesantren memiliki ekosistem yang siap untuk menjalankan program MBG.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” jelasnya.
Ia berharap usulan tambahan anggaran tersebut dapat disetujui guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif.***
Penulis : Redaksi
