DN.com – Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan nasional. Selasa (8/9/2026).
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyiapkan rekening bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga dalam keterangan pers.
Dalam pelaksanaannya, BRI dan BSI akan memanfaatkan data kependudukan yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Namun, data tersebut tidak akan langsung digunakan. Data kependudukan terlebih dahulu akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia (BI).
Airlangga menjelaskan, proses tersebut dilakukan untuk mencocokkan identitas penduduk dengan data dalam sistem pembayaran sehingga setiap individu dapat dikenali secara konsisten dalam ekosistem pembayaran.
“Pertama, untuk payment system-nya dan yang kedua untuk gateway system-nya,” kata Airlangga.
Dengan kepemilikan rekening yang terintegrasi dengan data kependudukan, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai program pemerintah lainnya dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan langsung kepada penerima manfaat.
Rekening tersebut juga nantinya akan terhubung dengan sistem pembayaran berbasis QRIS, sehingga dapat digunakan dalam ekosistem transaksi digital.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut turut meningkatkan inklusi sekaligus literasi keuangan masyarakat Indonesia.
“Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai.
Nah, tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” jelas Airlangga.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Airlangga mengatakan capaian literasi keuangan tersebut relatif baik dan bahkan berada di atas standar yang digunakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang berada di kisaran 63 persen.
“Angka ini relatif baik. Kalau dibandingkan dengan OECD, standar literasi keuangannya sekitar 63 persen, sedangkan survei kita mencapai 69,57 persen,” ujarnya.***
Penulis : Gr
