DN.com – Polemik penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik hingga akhir April 2026.
Realisasi belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total kebutuhan anggaran yang semula dipatok Rp335 triliun dan kini ditekan menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Yudhi Sadewa Purbaya meminta masyarakat tidak terus-menerus menyalahkan program MBG. Dikutip Rabu (20/5/2026).
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek manajemen dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Jangan terus menyalahkan MBG. Presiden sedang memperbaiki manajemen program ini dan cara belanjanya agar lebih tepat sasaran,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, pada Selasa (19/5/2026).
Purbaya menambahkan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Evaluasi terus dilakukan agar program unggulan tersebut tetap berjalan optimal sekaligus lebih efisien dalam penggunaan anggaran.
Efisiensi Anggaran Terus Dilanjutkan
Sebagai bagian dari langkah efisiensi nasional, pemerintah telah memangkas anggaran MBG dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Kementerian Keuangan juga mengisyaratkan kemungkinan adanya penghematan tambahan ke depan.
Meski belum merinci bentuk efisiensi lanjutan tersebut, pemerintah menilai langkah ini penting agar program tetap mampu menjangkau puluhan juta penerima manfaat tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.
Data hingga akhir April 2026 menunjukkan sebanyak 61,96 juta penerima telah merasakan manfaat program MBG yang didukung oleh 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Sorotan Publik terhadap Pengadaan
Di sisi lain, besarnya anggaran yang digelontorkan memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk warganet di media sosial.
BGN dinilai belum sepenuhnya menunjukkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Sejumlah pengadaan menjadi perhatian, salah satunya pembelian 21.800 unit motor listrik merek Emmo dengan nilai sekitar Rp1,21 triliun. Harga per unit disebut berkisar antara Rp42 juta hingga Rp49,9 juta.
Awalnya, motor tersebut direncanakan untuk kepala SPPG. Namun, BGN kemudian menjelaskan bahwa kendaraan itu digunakan untuk operasional distribusi makanan, terutama di wilayah terpencil.
Selain itu, pengadaan alat makan dan perlengkapan dapur di ratusan lokasi SPPG juga disorot. Dari pagu Rp89,32 miliar, realisasi belanja tercatat mencapai Rp68,94 miliar.
Polemik juga muncul terkait pengadaan perangkat teknologi informasi. BGN membantah pembelian 32 ribu laptop dan menyatakan hanya mengadakan sekitar 5 ribu unit sepanjang 2025.
Namun, publik menyoroti harga tablet Samsung Galaxy Tab Active5 yang tercatat sekitar Rp17,93 juta per unit di e-katalog, dinilai lebih tinggi dari harga pasaran.
Tak hanya itu, penggunaan anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) serta pengadaan kaos kaki senilai Rp6,9 miliar turut menuai kritik.
Kontroversi lainnya terkait kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang sedang dikenai sanksi penghentian sementara.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas anggaran.
Dorongan Transparansi dan Pengawasan
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu memperkuat transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG agar tidak terus memicu polemik.
Di satu sisi, program MBG memiliki dampak sosial signifikan karena menyasar pemenuhan gizi jutaan pelajar.
Namun di sisi lain, besarnya anggaran yang digunakan menuntut tata kelola yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien.***
Penulis : Redaksi
