Eks Dirut PGN Hendi Prio Didakwa Rugikan Negara Rp 15 Juta Dolar dalam Kasus Korupsi Gas

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 17 April 2026 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eks Dirut PT Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso, didakwa merugikan keuangan negara sebesar 15 juta dolar AS kasus dugaan korupsi jual beli gas.

Eks Dirut PT Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso, didakwa merugikan keuangan negara sebesar 15 juta dolar AS kasus dugaan korupsi jual beli gas.

 

DN.com – Eks Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) periode 2008–2017, Hendi Prio Santoso, didakwa merugikan keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PGN dan PT Inti Alasindo Energy (PT IAE).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan nilai kerugian tersebut saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jum’at (17/4/2026).

“Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar 15.000.000 dolar AS,” ujar jaksa di persidangan, pada Kamis (16/4/2026).

Kerugian tersebut berasal dari pembayaran di muka (advance payment) yang diberikan PGN kepada PT IAE.

Baca Juga:  Persyaratan dan Cara Mendaftar untuk Menjadi Pendamping Lokal Desa ( PLD) Berikut Ulasannya! 

Pembayaran ini disetujui oleh Hendi meski belum ada realisasi kerja sama antara kedua perusahaan.

Jaksa menjelaskan, pembayaran tersebut dilakukan melalui skema perjanjian jual beli gas bertingkat.

Padahal, praktik jual beli gas bertingkat dilarang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pada saat itu, PGN diketahui tengah berencana mengakuisisi PT IAE. Pemberian advance payment sebesar 15 juta dolar AS disebut menjadi salah satu syarat untuk mempermudah proses akuisisi tersebut.

Namun, jaksa menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PGN tahun 2017 dan 2018.

Selain itu, pemberian dana juga tidak melalui proses uji kelayakan (due diligence).

Baca Juga:  Insentif Mobil Listrik Disiapkan Juni 2026, Purbaya: Fokus Kurangi Impor BBM dan Dorong Hilirisasi Nikel

Di sisi lain, PT IAE diketahui membutuhkan dana untuk membayar utang kepada perbankan.

Pemberian dana oleh PGN dinilai menyalahi aturan karena perusahaan tersebut bukan lembaga pembiayaan yang berwenang memberikan pinjaman.

“PGN bukan perusahaan pendanaan atau lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman dana,” tegas jaksa.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa pencairan advance payment tersebut turut memperkaya Hendi Prio Santoso sebesar 500.000 dolar Singapura dalam bentuk commitment fee.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, menerima 20.000 dolar AS.

Sementara itu, Isargas Group disebut memperoleh keuntungan sebesar 14.412.700 dolar AS dari transaksi tersebut.

Baca Juga:  BGN Hentikan Sementara 1.512 SPPG di Wilayah ll, Ini Alasannya!

Perbuatan melawan hukum ini diduga dilakukan bersama sejumlah pihak lain, termasuk Komisaris PT IAE, Arso Sadewo, yang telah lebih dahulu didakwa pada Rabu (8/4/2026).

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara terpisah, mantan Direktur Komersial PGN, Danny Praditya, serta mantan Komisaris PT IAE, Iswan Ibrahim, masing-masing telah divonis 6 tahun dan 5 tahun penjara.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

PPPK Usia 35 Tahun ke Atas Minta Kesempatan Tes PNS, FOKAP: Asal Diberi Peluang
Prabowo Siapkan Penghematan Besar-besaran Lagi, Menkeu: Demi Kesejahteraan Rakyat
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Presiden Apresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih
Pemerintah Uji Coba MBG Prasmanan di 66 SPPG, Pengawasan Dapur Diperketat dengan AI
Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Lantik Tujuh Pejabat Baru di Istana Negara
KPK Tetapkan Tersangka Kasus OTT Dana Kebencanaan BNPB, Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas
Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya
Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:32 WIB

PPPK Usia 35 Tahun ke Atas Minta Kesempatan Tes PNS, FOKAP: Asal Diberi Peluang

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:43 WIB

Prabowo Siapkan Penghematan Besar-besaran Lagi, Menkeu: Demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 21 Oktober 2026 - 17:24 WIB

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Presiden Apresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:12 WIB

Pemerintah Uji Coba MBG Prasmanan di 66 SPPG, Pengawasan Dapur Diperketat dengan AI

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Lantik Tujuh Pejabat Baru di Istana Negara

Berita Terbaru