DN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan perhatian terhadap rencana pengadaan puluhan ribu unit kendaraan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Pengadaan motor listrik ini untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuai sorotan publik. Rabu (15/4/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya mencermati pengadaan sekitar 25 ribu unit sepeda motor listrik dalam program tersebut.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terjadi tindak korupsi, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Ia menekankan pentingnya analisis kebutuhan yang matang sejak awal, termasuk kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, distribusi kebutuhan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
Sorotan juga muncul terkait pemilihan merek motor listrik Emmo yang dinilai masih baru di pasaran. Bahkan, keberadaan jaringan dealer yang belum sepenuhnya siap turut menjadi perhatian publik.
Dalam hal ini, Budi Prasetyo menegaskan bahwa setiap proses pengadaan harus memiliki dasar argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Motor listrik tersebut rencananya akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung operasional program MBG di berbagai daerah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.
Ia juga meluruskan informasi yang beredar terkait jumlah unit yang disiapkan. Menurutnya, kabar mengenai pengadaan 70 ribu unit tidak benar.
Hingga saat ini, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari total sekitar 25 ribu unit yang direncanakan.
Pemerintah memastikan bahwa pengadaan tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran distribusi dan pelaksanaan program MBG.
Namun demikian, pengawasan yang ketat tetap diperlukan agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel.***
Penulis : Redaksi
