Prabowo Bahas Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, Pemerintah Targetkan Benahi Kendala dalam Sebulan

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 16 Juli 2026 - 23:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

 

DN.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).

Rapat yang berlangsung sejak pukul 16.00 WIB hingga sekitar 20.00 WIB itu menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait percepatan pelaksanaan kedua program prioritas pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembahasan rapat difokuskan pada dua agenda utama, yakni program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Baca Juga:  Menkeu Bertemu Kepala BGN Pekan Depan, Bahas Efisiensi Anggaran Program MBG

“Khusus tadi kami membahas mengenai MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Zulhas kepada awak media usai rapat.

Zulhas menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih bukan akan difungsikan sebagai ritel atau pasar swalayan.

Sebaliknya, koperasi tersebut akan menjadi infrastruktur penyaluran berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Seluruh bantuan sosial maupun barang-barang bersubsidi nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Itu sudah menjadi keputusan rapat,” jelasnya Dikutip Kamis (16/7).

Baca Juga:  Kemenag Ajukan ABT Rp5,8 T untuk Bayar TPG dan TPD Guru/Dosen 

Selain menjadi pusat distribusi bantuan, koperasi juga akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil pertanian masyarakat apabila harga komoditas, seperti gabah dan jagung, jatuh di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dengan demikian, koperasi dapat menyerap hasil produksi petani sesuai harga acuan pemerintah sehingga mampu menjaga stabilitas pendapatan masyarakat,” kata Zulhas.

Sementara itu, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menargetkan penyelesaian berbagai persoalan dan hambatan pelaksanaan dalam waktu satu bulan.

Baca Juga:  AMPB Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Wakil Ketua DPR RI Sumfi Dasco Nyatakan Siap Mundur

“Kami meminta waktu satu bulan untuk merapikan dan menyelesaikan berbagai kendala. Setelah itu, langkah selanjutnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan,” ujarnya.

Menurut Zulhas, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah masih adanya wilayah yang telah memenuhi syarat menerima program MBG, namun belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).***

 

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya
Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh
Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima
Empat Pelajar Diduga Terlibat Pengeroyokan di Garut Diamankan Resmob Polda Jabar
KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon
Uji Aturan IKN, Tiga Pemohon Minta MK Tegaskan Status Nusantara sebagai Ibu Kota Negara
27.099 Manajer Kopdes Merah Putih Teken Surat Penawaran, 1.051 Dilaporkan Mundur
Kapolri Mutasi 19 Kapolda, Irjen Hengki Resmi Gantikan Pipit Rismanto di Jabar

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:01 WIB

Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:51 WIB

Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima

Kamis, 8 Oktober 2026 - 09:41 WIB

Empat Pelajar Diduga Terlibat Pengeroyokan di Garut Diamankan Resmob Polda Jabar

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:12 WIB

Uji Aturan IKN, Tiga Pemohon Minta MK Tegaskan Status Nusantara sebagai Ibu Kota Negara

Berita Terbaru