Prabowo Bahas Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, Pemerintah Targetkan Benahi Kendala dalam Sebulan

- Jurnalis

Kamis, 16 Juli 2026 - 23:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

 

DN.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).

Rapat yang berlangsung sejak pukul 16.00 WIB hingga sekitar 20.00 WIB itu menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait percepatan pelaksanaan kedua program prioritas pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembahasan rapat difokuskan pada dua agenda utama, yakni program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Khusus tadi kami membahas mengenai MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Zulhas kepada awak media usai rapat.

Zulhas menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih bukan akan difungsikan sebagai ritel atau pasar swalayan.

Sebaliknya, koperasi tersebut akan menjadi infrastruktur penyaluran berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Seluruh bantuan sosial maupun barang-barang bersubsidi nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Itu sudah menjadi keputusan rapat,” jelasnya Dikutip Kamis (16/7).

Selain menjadi pusat distribusi bantuan, koperasi juga akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil pertanian masyarakat apabila harga komoditas, seperti gabah dan jagung, jatuh di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dengan demikian, koperasi dapat menyerap hasil produksi petani sesuai harga acuan pemerintah sehingga mampu menjaga stabilitas pendapatan masyarakat,” kata Zulhas.

Sementara itu, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menargetkan penyelesaian berbagai persoalan dan hambatan pelaksanaan dalam waktu satu bulan.

“Kami meminta waktu satu bulan untuk merapikan dan menyelesaikan berbagai kendala. Setelah itu, langkah selanjutnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan,” ujarnya.

Menurut Zulhas, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah masih adanya wilayah yang telah memenuhi syarat menerima program MBG, namun belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).***

 

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

BGN Akui Tunggakan Program MBG Capai Rp1,6 Triliun, Pembayaran Dijanjikan Tuntas pada 2026
Kemenhut Rekrut 23 Ribu Polisi Kehutanan Bertahap dalam Tiga Tahun, Perkuat Pengawasan Hutan
Dirut Agrinas Akui Salah Hitung Gaji Pengelola Kopdes Merah Putih, Minta Maaf dan Janji Evaluasi
Komjen Pol Rudi Setiawan Resmi Dilantik Jadi Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pemerintah Kaji Penghentian MBG bagi Siswa Keluarga Mampu, Prabowo Minta Keputusan Tidak Diambil Terburu-buru
Gaji Pegawai Koperasi Merah Putih Tak Disamaratakan, Besarannya Bergantung pada Pendapatan Usaha
Kemenkeu Setujui Tambahan Anggaran Rp5,78 Triliun untuk Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Kemenag
Wagub Jabar Tegaskan Komitmen Berantas Praktik LGBT, ASN Terbukti Melanggar Terancam Sanksi Tegas

Berita Terkait

Minggu, 19 Juli 2026 - 17:16 WIB

BGN Akui Tunggakan Program MBG Capai Rp1,6 Triliun, Pembayaran Dijanjikan Tuntas pada 2026

Jumat, 17 Juli 2026 - 21:21 WIB

Kemenhut Rekrut 23 Ribu Polisi Kehutanan Bertahap dalam Tiga Tahun, Perkuat Pengawasan Hutan

Jumat, 17 Juli 2026 - 10:04 WIB

Dirut Agrinas Akui Salah Hitung Gaji Pengelola Kopdes Merah Putih, Minta Maaf dan Janji Evaluasi

Kamis, 16 Juli 2026 - 23:10 WIB

Prabowo Bahas Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, Pemerintah Targetkan Benahi Kendala dalam Sebulan

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:10 WIB

Komjen Pol Rudi Setiawan Resmi Dilantik Jadi Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Berita Terbaru