Deltanusantara.com – Pj. Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024 di Aula Pemda Subang, pada Jumat, 6 Desember 2024.
Kegiatan diselenggarakan oleh BPKP Jawa Barat mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Koordinator Pengawasan Bidang APD 1 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Risnandar, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
“Tujuan kegiatan ini adalah mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel,” ujar Risnandar.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung aparatur desa dalam menghadapi transformasi ekonomi yang lebih pesat.
“Kami mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa,” tambahnya.
Sebagai bagian dari agenda, penghargaan diberikan dalam tiga kategori:
Baca Juga:
KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
– Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023
Terbaik 1: Pemerintah Desa Tanjungsari Barat, Kec. Cikaum
Terbaik 2: Pemerintah Desa Cibeusi, Kec. Ciater
Terbaik 3: Pemerintah Desa Gembor, Kec. Pagaden.
– Pengelolaan BUMDes Tahun 2023:
Terbaik 1: Pemerintah Desa Wantilan, Kec. Cipeundeuy
Terbaik 2: Pemerintah Desa Kertajaya, Kec. Tambakdahan
Terbaik 3: Pemerintah Desa Kawunganten, Kec. Cikaum.
– Pengelolaan Aset Desa Tahun 2023:
Terbaik 1: Pemerintah Desa Rancasari, Kec. Pamanukan
Terbaik 2: Pemerintah Desa Gempol, Kec. Pusakanagara
Terbaik 3: Pemerintah Desa Compreng, Kec. Compreng.
Pj. Bupati Subang menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Undang-Undang Desa.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
Khususnya UU No. 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024.
Undang-undang ini bertujuan mendorong pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan,”tandasnya.
Imran juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana desa secara optimal untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa.
“Saya sangat optimis bahwa anggaran desa dapat menjadi stimulan pembangunan desa.
Sistem yang dirancang pemerintah saat ini juga memungkinkan penerapan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia berharap melalui workshop ini, kapasitas kepala desa dan perangkatnya terus meningkat.
Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, bisa muncul kelalaian. Oleh karena itu, kompetensi kepala desa beserta jajarannya perlu terus ditingkatkan,” tambahnya.
Pj. Bupati juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan desa untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan agar Kabupaten Subang dapat terus meningkat kualitasnya.***
Editor : Gerry
Sumber Berita : Diskominfo Pemkab Subang
