DN.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memaparkan lima agenda prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 yang membahas arah pembangunan tahun 2027. Jum’at (17/4/2026).
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Pakuan, pada Rabu (15/4) lalu.
Dedi menjelaskan, lima program prioritas tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penguatan industri dan pelestarian lingkungan.
Baca Juga:
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Prioritas pertama adalah pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga hingga jenjang SMA dan SMK.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Jawa Barat menyiapkan dua strategi utama, yakni pembangunan ruang kelas baru serta pemberian subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Prioritas kedua menyasar peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
Pemerintah daerah akan menanggung biaya layanan kesehatan bagi warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Dedi menjelaskan, warga kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan tetap dapat mengakses layanan, khususnya di ruang kelas 3 rumah sakit yang telah ditunjuk.
Pembiayaan layanan tersebut akan ditanggung bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Prioritas ketiga adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, yang meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jaringan irigasi, serta penyediaan air bersih secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Pada sektor ekonomi, prioritas keempat difokuskan pada penguatan dan pengembangan kawasan industri.
Baca Juga:
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN
Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal
Dedi menekankan pentingnya dukungan konektivitas infrastruktur, mulai dari pelabuhan, jalan tol, hingga akses jalan ke kawasan permukiman, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berbasis kearifan lingkungan.
Prioritas kelima adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan tidak merusak keasrian desa, kawasan pesisir, maupun wilayah pegunungan.
Selain itu, Dedi juga menegaskan pentingnya konektivitas antarwilayah di Jawa Barat, baik dari utara ke selatan maupun dari barat ke timur.
Ia mencontohkan konektivitas wilayah mulai dari Depok dan Bekasi hingga Pangandaran, serta dari Cirebon hingga Bogor dan Sukabumi, yang diharapkan terhubung secara merata hingga ke pelosok desa.
Menurutnya, keterhubungan wilayah tersebut menjadi kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Jawa Barat.***
Penulis : Redaksi
