Menkeu Purbaya: Saya Sidak ke Bank, Ada yang Protes Katanya Itu Bukan Hak Saya

- Jurnalis

Selasa, 14 Oktober 2025 - 18:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Purbaya mengingatkan pihak-pihak yang bermain akan segera terungkap dalam investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menkeu Purbaya mengingatkan pihak-pihak yang bermain akan segera terungkap dalam investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Deltanusantara.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada sejumlah pihak yang memprotes inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya ke sejumlah bank beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ada beberapa orang yang menyatakan menteri keuangan tak berhak melakukan sidak ke bank. Namun, ia tak akan mundur.

Ia tetap akan melakukan sidak. Rencana sidak terbarunya, ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk alias BTN.

Ia mengatakan sidak nantinya bakal ditemani pejabat Danantara.

Rencana sidak itu untuk mengetahui progres serapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang dititipkan ke BTN. Purbaya ingin berdiskusi langsung dengan Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu.

“Ke bank-nya saya gak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana (BTN). Ada yang protes, katanya (sidak) itu bukan hak saya, tapi saya kan pengawas Danantara,” kata Purbaya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, dikutip dari Antara, Selasa (14/10).

Purbaya memang menaruh perhatian kepada BTN. Ini karena serapan duit pemerintah yang dititipkan ke bank itu masih belum optimal.

BTN baru merealisasikan kredit Rp10,5 triliun dari total penempatan Rp25 triliun, yakni setara 42 persen.

Sang Bendahara Negara bahkan mengancam bakal memindahkan sisa Rp15 triliun, jika benar-benar tidak bisa diserap BTN.

“Dirut BTN (Nixon) bilang akan percepat yang (sisa) Rp15 triliun itu. Kalau dia enggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” tegasnya.

Sedangkan BTN mengaku penyerapan duit pemerintah itu masih dalam tahap awal. Ini seiring proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai pipeline yang dijadwalkan.

Nixon menjelaskan penyerapan yang relatif lambat disebabkan mayoritas portofolio BTN bersifat khusus, yakni pembiayaan ke sektor perumahan, terutama kredit pemilikan rumah (KPR).

Ia optimistis seluruh dana penempatan pemerintah akan terserap 100 persen pada November 2025 mendatang.

Terlepas dari itu, Menkeu Purbaya sejauh ini sudah menggelar sidak ke Menara BNI Pejompongan di Jakarta Pusat pada Senin (29/9) serta Mandiri Club, Jakarta Selatan pada Senin (6/10).

Ada tiga bank BUMN lain yang belum dikunjungi Purbaya, yakni BTN, BRI, dan BSI.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengaku tak peduli dengan kritik atau ucapan miring kepadanya terkait serangkaian sidak bank BUMN. Menurutnya, dia selama ini justru diajak langsung Danantara.

“Saya selalu dengan Danantara. Danantara yang ajak saya ke sana (sidak bank-bank BUMN).

Saya Dewan Pengawas Danantara,” tegasnya selepas Sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (13/10).

“Saya kan pengawas Danantara dan kebetulan uang saya (Rp200 triliun) digelontorkan di situ (bank BUMN). Saya pengin tahu impact-nya seperti apa, jadi pengin tahu saja.

Makanya, saya gak pernah jalan sendiri, kan? Selalu ada orang Danantara di situ. Jadi, yang sidak sebenarnya dari Danantara, saya ikutan,” tutup Purbaya.***

Penulis : Gr

Berita Terkait

Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN
Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal
BGN Batasi Dapur MBG Maksimal 6 per Kecamatan, Alihkan Fokus ke Efisiensi dan Kualitas Layanan
KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Gratifikasi Rita Widyasari, Diduga Terima Uang Bulanan

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:59 WIB

Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif

Senin, 8 Juni 2026 - 18:30 WIB

Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia

Senin, 8 Juni 2026 - 15:55 WIB

As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan

Senin, 8 Juni 2026 - 15:45 WIB

Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN

Senin, 8 Juni 2026 - 11:53 WIB

Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN

Berita Terbaru