Dugaan Kebocoran Dana MBG, KSP Dudung Siap Bongkar SPPG “Nonaktif” yang Masih Digaji

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 5 Mei 2026 - 18:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan akan menelusuri dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan akan menelusuri dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

 

DN.com – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan akan menelusuri dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah disuspensi namun masih menerima insentif.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

“Hal itu akan saya cek. Sudah disuspensi tetapi insentifnya masih berjalan, bahkan investornya masih menerima,” ujar Dudung.

Baca Juga:  Prabowo Resmi Tetapkan Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung Lewat Keppres

Ia mengakui isu tersebut menjadi sorotan publik dan akan menjadi fokus pemeriksaan langsung di lapangan.

Dudung juga menegaskan bahwa dirinya telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai aturan.

“Presiden mengarahkan kepada saya untuk segera melakukan pengecekan,” katanya.

Menurut Dudung, program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari prioritas unggulan pemerintah yang harus dijaga akuntabilitasnya.

Baca Juga:  KSP Dudung Dipanggil Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bahas Perbaikan BGN dan Penguatan Program MBG

Karena itu, Kantor Staf Presiden akan mengintensifkan kembali koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat pengawasan.

“Maka saya akan mengaktifkan kembali kolaborasi dengan para stakeholder terkait,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk membuka hasil temuan kepada publik apabila terbukti terjadi penyimpangan.

Transparansi dinilai penting mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara.

“Kalau saya temukan, akan langsung saya buka. Siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, akan disampaikan. Ini uang rakyat, jadi rakyat harus tahu,” tegas Dudung.

Baca Juga:  Tanah Terlantar Diambil Alih Pemerintahan! Ini Penjelasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap implementasi program strategis nasional, sekaligus merespons kritik masyarakat terkait tata kelola di lapangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia disetop sementara.

Namun, dapur MBG tersebut dilaporkan masih menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari meski operasionalnya telah dihentikan.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya
Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh
Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima
Empat Pelajar Diduga Terlibat Pengeroyokan di Garut Diamankan Resmob Polda Jabar
KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon
Uji Aturan IKN, Tiga Pemohon Minta MK Tegaskan Status Nusantara sebagai Ibu Kota Negara
27.099 Manajer Kopdes Merah Putih Teken Surat Penawaran, 1.051 Dilaporkan Mundur
Kapolri Mutasi 19 Kapolda, Irjen Hengki Resmi Gantikan Pipit Rismanto di Jabar

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:01 WIB

Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:51 WIB

Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima

Kamis, 8 Oktober 2026 - 09:41 WIB

Empat Pelajar Diduga Terlibat Pengeroyokan di Garut Diamankan Resmob Polda Jabar

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:12 WIB

Uji Aturan IKN, Tiga Pemohon Minta MK Tegaskan Status Nusantara sebagai Ibu Kota Negara

Berita Terbaru