DN.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong pembangunan sejumlah danau retensi di Kabupaten Bandung sebagai langkah pengendalian banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, pembangunan danau menjadi salah satu solusi dalam pembenahan tata ruang di kawasan Bandung yang dinilainya saat ini belum optimal. Dikutif Selasa (21/4/2026).
“Jujur saja, tata ruang Bandung ini bermasalah. Sawah banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri, sehingga banjir semakin besar.
Baca Juga:
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Solusinya, Bandung harus diperbanyak danau,” ujarnya saat menghadiri HUT ke-385 Kabupaten Bandung, Senin.
Ia menilai, kondisi tata ruang, khususnya di wilayah Bandung Selatan, telah mengalami perubahan signifikan akibat alih fungsi lahan.
Lahan yang sebelumnya telah dibebaskan di kawasan rawan banjir, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan danau sebagai penampung air yang dikelola pemerintah provinsi.
“Dulu di kawasan banjir sudah ada pembebasan lahan sekitar tiga hektare.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan danau oleh provinsi,” katanya.
Menurut Dedi, pembangunan danau merupakan solusi jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan pengerukan sungai yang dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.
Selain itu, ia juga menyoroti kerusakan kawasan resapan air di wilayah hulu Bandung Selatan yang memperparah kondisi banjir di daerah hilir.
Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat akan melakukan penataan kawasan secara komprehensif, termasuk memperkuat fungsi daerah resapan serta mengendalikan alih fungsi lahan.
Baca Juga:
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN
Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perubahan pola ekonomi masyarakat agar selaras dengan upaya konservasi lingkungan.
Masyarakat akan diarahkan beralih ke sektor tanaman keras seperti teh dan kopi yang dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pertanian sayuran intensif.
“Saya akan mengeluarkan pergub untuk mengembalikan kawasan Bandung Selatan sebagai wilayah tanaman keras, seperti kopi dan teh.
Pemerintah provinsi siap mendukung, termasuk dari sisi anggaran,” ujarnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat menekan risiko banjir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.***
Penulis : Redaksi
