DN.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terus menghadirkan terobosan kebijakan guna mendorong kesetaraan ekonomi bagi masyarakat. Senin (27/4/2026).
Salah satu langkah terbarunya adalah memperluas akses pendidikan bagi warga dari kalangan ekonomi kurang mampu.
Pria yang akrab disapa KDM tersebut kini fokus membuka peluang bagi siswa dari keluarga miskin agar dapat mengenyam pendidikan di sekolah unggulan berbasis industri.
Kebijakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah merancang skema beasiswa sebagai bagian dari kebijakan tersebut.
Program ini bertujuan menciptakan kesempatan yang lebih merata, khususnya bagi siswa berprestasi yang selama ini terkendala akses untuk masuk ke sekolah industri unggulan.
“Semangatnya adalah harus lahir kelas menengah baru dari Jawa Barat melalui sekolah-sekolah industri unggulan.
Selama ini jarang sekali masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa sekolah di situ,” ujar Dedi.
Saat ini, Pemprov Jabar telah memberikan beasiswa kepada sekitar 100 siswa. Ke depan, jumlah penerima akan diperluas hingga mencapai 800 siswa, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas.
Dedi menegaskan, kebijakan ini diharapkan membuka peluang kerja bagi lulusan untuk masuk ke perusahaan besar, sehingga berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di daerah.
Langkah tersebut juga mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menilai kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat daya saing industri di Jawa Barat.
Menurutnya, program ini akan melahirkan tenaga kerja profesional dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
“Fokusnya adalah menciptakan sumber daya manusia berkualitas melalui sekolah gratis bagi siswa berprestasi, yang nantinya dapat menjadi talenta unggul bagi dunia usaha,” ujarnya.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan dan industri yang saling terhubung, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.***
Penulis : Redaksi
