Deltanusantara.com – Usai Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan kasus dugaan beras oplosan. DPRD Jakarta pun langsung gerak cepat, segera jadwalkan pemanggilan terhadap BUMD Food Station Tjipinang Jaya, yang turut diperiksa polisi belum lama ini. Rabu (23/7/2025).
Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco menyebut, pihaknya mengorek penjelasan Food Station terkait dugaan kasus beras oplosan yang kini tengah diperiksa oleh Bareskrim Polri.
“Kita akan segera mengadakan rapat kerja dengan Food Station di Komisi B dalam rangka menyikapi isu tersebut,” kata Baco dalam keterangan.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Baco menegaskan, Pemprov harus memberikan sanksi tegas kepada PT. Food Station Tjipinang Jaya jika terbukti mengoplos beras dengan mutu di bawah premium.
“Kita akan cari fakta yang sebenarnya, dan kalau benar terjadi, akan kita tindak untuk memberikan efek jera,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengaku tidak ingin masyarakat dirugikan akibat beras yang dibeli dengan harga premium. Namun, yang diterima justru beras dengan mutu standar medium. “Pemprov concern akan hal ini, intinya jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujar Baco.
Presiden RI Prabowo Subianto menuntut aparat penegak hukum untuk menindak pelaku beras oplosan. la meminta agar kerugian negara sebanyak Rp100 triliun bisa dikembalikan atau sita penggilingan-penggilingan padi tersebut.
Baca Juga:
KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Prabowo menekankan kasus beras oplosan adalah pengkhianatan negara. Ia menyebut para pelaku sengaja melakukan tindak pidana tersebut karena tidak ingin melihat Indonesia maju.
“Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena disini banyak bupati, banyak gubernur, yang hadir ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin,” kata Prabowo.
Dengan tegas dia menyatakan tidak akan menoleransi para pelaku. Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diperintahkan untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan.
Ia juga meminta mereka untuk menindak para pelaku. “Saya perintahkan Kapolri dan jaksa Agung usut, tindak,” tegasnya.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
Prabowo juga memberikan dua pilihan kepada para pelaku. Pertama, mereka diminta untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp100 triliun.
Kedua, jika mereka tidak bisa mengembalikan, maka Prabowo mengancam akan menutup penggilingan tempat beras oplos diproduksi.
“Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” paparnya.
Pemprov Jakarta terkesan gigih betul membela Food Station Tjipinang, yang terseret dugaan oplos beras dan sudah dipanggil Bareskrim Polri.
Sementara itu. Wakil Gubenur Rano Karno juga sudah angkat bicara. Dia menyebut sudah dapat laporan Food Station yang membantah temuan pemerintah pusat, yang dipublikasikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dia pun akui mempercayai laporan anak buahnya.
“Ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station, itu tidak benar,” kata Rano usai meninjau MPLS di SMAN 6, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).***
Penulis : Gerry
