DN.com – Temuan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadhan yang tidak layak dan viral di publik. Jum’at (6/3/2026).
Atas hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) akan memanggil seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.
“Rencananya minggu depan kami akan mengundang seluruh pengelola SPPG yang ada di HST untuk mendengar klarifikasi langsung atas segala informasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait program MBG ini,” kata Ketua Komisi I DPRD HST Yajid Fahmi di Barabai, dikutip dari Antara.
Baca Juga:
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Yajid mengapresiasi kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup sementara dua dapur MBG, yaitu SPPG Pantai Batung dan SPPG Banua Jingah, karena menunjukkan bahwa keluhan masyarakat diperhatikan.
Menurutnya, masyarakat sangat menyambut baik program MBG, namun kepatuhan terhadap pemenuhan dasar program harus sesuai harapan dan jangan sampai dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan.
Pihaknya menyayangkan banyak keluhan terkait kualitas dan bahan makanan yang disajikan kepada anak-anak, yang sebagian besar diragukan kelayakannya.
“Ada telur yang kondisinya pecah, sementara telur diperuntukkan untuk dikonsumsi beberapa hari ke depan.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Siapa yang bisayanh menjamin telur yang rusak itu tidak terkontaminasi bakteri berbahaya? Justru ini akan berdampak buruk pada anak-anak kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, meskipun biaya pengantaran telah dianggarkan setiap hari, pihaknya menyatakan kekhawatiran karena makanan diantarkan dengan sistem rapel untuk beberapa hari ke depan dan hal ini harus menjadi perhatian serius.
Selain itu, penyediaan menu MBG juga banyak ditemukan tidak sesuai dengan pagu yang diberikan.
Untuk itu, DPRD HST khususnya Komisi I akan fokus melakukan pemantauan rutin ke sekolah dan SPPG untuk memastikan pengelolaan sesuai ketentuan.
Baca Juga:
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN
Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal
“Kami akan mengevaluasi para SPPG atas temuan di lapangan. Ini akan menjadi perhatian serius agar program yang baik ini jangan sampai dimanfaatkan segelintir orang yang berpotensi berdampak buruk pada anak-anak kita,” bebernya.
Yajid berharap program MBG jangan sampai menjadi ladang bisnis dan bagi-bagi keuntungan semata, melainkan pemenuhan gizi masyarakat harus diutamakan sesuai dengan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 12 SPPG yang beroperasi di Kabupaten HST dan menjangkau puluhan ribu penerima manfaat, yang mayoritas berlokasi di pusat kota.***
Penulis : Redaksi
