DN.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya melakukan reformasi mendasar dan terukur untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, menghadapi tekanan fiskal, serta mendorong pemerataan kemakmuran di seluruh kabupaten dan kota.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Jawa Barat yang disiarkan melalui kanal YouTube Pemprov Jabar.
Dalam kesempatan itu, Dedi menilai Jawa Barat memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari energi, pertanian, kelautan, geotermal hingga manufaktur. Dikutip, Minggu (23/8/2026).
Namun, potensi tersebut perlu dikelola melalui gagasan pembangunan yang lebih relevan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah maupun antarjenjang pemerintahan.
Evaluasi Anggaran dan Harmonisasi Pembangunan
Pemprov Jawa Barat menempatkan Gubernur sebagai pengarah utama atau orchestrator pembangunan daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah mekanisme evaluasi anggaran kabupaten/kota yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi evaluasi teknis.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), percepatan rata-rata lama sekolah, serta pemerataan sarana dan layanan kesehatan.
Dorong Peningkatan IPM melalui Pendidikan Kesetaraan
Dalam upaya meningkatkan IPM, Pemprov Jabar menyoroti indikator rata-rata lama sekolah yang tidak hanya mencerminkan pendidikan anak usia sekolah, tetapi juga mencakup masyarakat hingga kelompok usia lanjut.
Karena itu, salah satu strategi yang didorong adalah memperluas program pendidikan kesetaraan, mulai dari Paket A, B, C hingga D, khususnya bagi masyarakat dewasa dan lanjut usia.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian pendidikan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
Perampingan OPD dan Penggabungan BUMD
Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan struktur birokrasi dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan digabungkan untuk mengurangi beban belanja daerah, dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, seluruh BUMD Jawa Barat, kecuali Bank BJB, direncanakan digabungkan ke dalam satu holding bernama Sangga Buana.
Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi beban keuangan akibat struktur manajemen yang terlalu banyak sekaligus mendorong pengelolaan BUMD yang lebih transparan dan profesional melalui proses seleksi terbuka.
Investasi Harus Berdampak pada Lapangan Kerja
Pemprov Jawa Barat juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Menurut pemerintah daerah, karakteristik setiap wilayah memiliki perbedaan sehingga kebijakan pembangunan tidak dapat diterapkan secara seragam.
Wilayah perkotaan seperti Bekasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten seperti Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut, maupun Banjar.
Karena itu, realisasi investasi di Jawa Barat diarahkan agar tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat melalui pembukaan dan penyerapan lapangan kerja di berbagai daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap reformasi tata kelola, efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan investasi dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.***
Penulis : Redaksi
