DN.com – Memasuki usia ke-81 tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan melakukan perampingan struktur organisasi pemerintahan, mulai dari jumlah lembaga, badan, dinas hingga biro. Dikutip, Jum’at (21/8/2026).
Kebijakan tersebut dilakukan di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan untuk menekan belanja operasional pemerintahan.
Anggaran hasil efisiensi akan dialihkan untuk pembangunan serta peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, restrukturisasi organisasi diarahkan untuk menciptakan pemerintahan dengan struktur yang lebih ramping, namun memiliki fungsi yang lebih besar.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan upaya restrukturisasi organisasi perangkat pemerintah atau menurunkan jumlah lembaga pemerintah, jumlah badan, jumlah dinas, dan jumlah biro,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya, pada Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, prinsip yang diterapkan dalam restrukturisasi tersebut adalah “miskin struktur, kaya fungsi.
Perampingan organisasi diharapkan dapat mengurangi berbagai komponen belanja yang mengikuti keberadaan jabatan dan struktur pemerintahan.
Penghematan tersebut mencakup tunjangan jabatan, biaya pemeliharaan gedung, listrik, air, kendaraan, alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas hingga bahan bakar.
“Penurunan ini bertujuan untuk merampingkan struktur jabatan yang miskin struktur, kaya akan fungsi. Sehingga akan terjadi alokasi anggaran semakin bertambah untuk kepentingan pembangunan,” ujarnya.
Dedi menegaskan, anggaran hasil efisiensi akan diarahkan untuk pembangunan di Jawa Barat agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Dengan demikian, efisiensi birokrasi tidak hanya bertujuan mengecilkan organisasi, tetapi juga memastikan belanja pemerintah lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
BUMD Jabar Akan Diholding
Perampingan juga akan menyasar badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Barat. Sejumlah BUMD yang saat ini berdiri sendiri direncanakan digabung dalam satu kelembagaan holding bernama Sangga Buana.
Bank BJB menjadi satu-satunya BUMD yang dikecualikan dari skema tersebut.
“BUMD yang jumlahnya banyak akan diholding menjadi satu kelembagaan BUMD namanya Sangga Buana, kecuali BJB,” kata Dedi.
Menurutnya, konsolidasi tersebut akan menyederhanakan struktur pengelolaan BUMD, termasuk mengurangi jumlah direksi dan komisaris.
“Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris,” ujarnya.
Dedi menyebut jajaran perangkat BUMD yang ada saat ini berada dalam posisi sementara seiring dengan rencana restrukturisasi.
Nantinya, Sangga Buana akan menjadi kelembagaan yang mencatat dan mengelola aset BUMD di Jawa Barat, di luar Bank BJB. Pengelolaannya akan diarahkan kepada tenaga profesional melalui proses seleksi terbuka.
Langkah tersebut dilakukan karena Pemprov Jabar menilai banyaknya BUMD beserta jajaran direksi dan komisaris belum memberikan kontribusi optimal bagi daerah.
“Jumlah BUMD yang sangat banyak, jumlah komisaris yang banyak, jumlah direktur yang banyak, itu tidak memberikan, sepanjang sejarah BUMD saya lihat di Jawa Barat, tidak begitu besar kontribusinya bahkan menjadi beban daerah,” ujarnya.
Selain digabung, BUMD yang dinilai tidak memiliki kinerja dan fungsi yang jelas juga akan dihentikan.
“BUMD-BUMD yang tidak produktif, yang hanya berdiri saja tapi tidak memiliki fungsi apa-apa, menggunakan keuangan BUMD-nya tidak efektif, kami akan menutupnya,” tegas Dedi.
Melalui restrukturisasi tersebut, Pemprov Jabar berharap pengelolaan pemerintahan dan BUMD menjadi lebih efisien serta mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan optimalisasi aset daerah.***
Penulis : Redaksi
