Pemprov Jabar Berencana Ambil Alih Penanganan Infrastruktur Jalan Desa 

- Jurnalis

Kamis, 27 November 2025 - 18:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih penanganan infrastruktur jalan desa demi mempercepat perbaikan dan memastikan kualitas pembangunan lebih merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih penanganan infrastruktur jalan desa demi mempercepat perbaikan dan memastikan kualitas pembangunan lebih merata di seluruh wilayah.

Deltanusantara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih penanganan infrastruktur jalan desa demi mempercepat perbaikan dan memastikan kualitas pembangunan lebih merata di seluruh wilayah.

Dengan langkah ini, desa nantinya tidak lagi terbebani oleh biaya perbaikan jalan, sehingga anggaran Dana Desa bisa dialihkan untuk kebutuhan sosial yang lebih mendesak. Kamis (27/11/2025).

Dedi Mulyadi, yang merupakan Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa setelah proses pengambilalihan dilakukan, pemerintah provinsi akan menuntaskan pembangunan jalan desa secara menyeluruh.

Ia menegaskan, kebutuhan infrastruktur dasar akan dibiayai langsung oleh Pemprov Jabar tanpa mengurangi alokasi dana desa yang sudah menjadi hak pemerintah desa.

“Itu infrastrukturnya akan langsung kami biayai sampai selesai,” kata Dedi.

Ia juga memastikan bahwa skema baru ini bertujuan agar desa memiliki ruang fiskal lebih luas untuk fokus pada program-program peningkatan kesejahteraan warga.

Menurutnya, setelah desa tidak lagi mengalokasikan anggaran besar untuk jalan, Dana Desa dapat diarahkan ke sektor penting seperti penurunan angka stunting.

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat, hingga penanganan berbagai persoalan sosial lainnya.

Dedi menambahkan bahwa para kader PKK nantinya akan berperan sebagai pendamping dalam program-program tersebut untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

Dengan perubahan skema ini, pemerintah berharap kualitas pembangunan desa menjadi lebih baik dan kebutuhan dasar masyarakat dapat tertangani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata di Jawa Barat. ***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Tinjau Layanan SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Orang Tua Siswa Tetap Tenang
338 KPM di Desa Kalitengah Terima Bantuan Sembako, Warga Bersyukur Terbantu
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Rakor Milangkala ke-58, Camat Cisalak Soroti Keterbatasan Anggaran dan Ajak Semua Pihak Berkontribusi
Operasi Patuh Lodaya 2026 Digelar, Polda Jabar Andalkan ETLE untuk Penegakan Hukum Transparan
Tak Ada Ampun! Polres Banjar Tangkap 2 Pelaku Curanmor dalam Ops Jaran Lodaya, 85 Motor Diamankan
DPO Curanmor Dibekuk di Garut, Polisi Sita 17 Motor Hasil Kejahatan dalam Ops Jaran Lodaya 2026

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 22:39 WIB

Tinjau Layanan SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Orang Tua Siswa Tetap Tenang

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:11 WIB

338 KPM di Desa Kalitengah Terima Bantuan Sembako, Warga Bersyukur Terbantu

Rabu, 10 Juni 2026 - 13:25 WIB

Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:17 WIB

Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban

Senin, 8 Juni 2026 - 11:07 WIB

Operasi Patuh Lodaya 2026 Digelar, Polda Jabar Andalkan ETLE untuk Penegakan Hukum Transparan

Berita Terbaru