Pemprov Jabar Berencana Ambil Alih Penanganan Infrastruktur Jalan Desa 

- Jurnalis

Kamis, 27 November 2025 - 18:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih penanganan infrastruktur jalan desa demi mempercepat perbaikan dan memastikan kualitas pembangunan lebih merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih penanganan infrastruktur jalan desa demi mempercepat perbaikan dan memastikan kualitas pembangunan lebih merata di seluruh wilayah.

Deltanusantara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih penanganan infrastruktur jalan desa demi mempercepat perbaikan dan memastikan kualitas pembangunan lebih merata di seluruh wilayah.

Dengan langkah ini, desa nantinya tidak lagi terbebani oleh biaya perbaikan jalan, sehingga anggaran Dana Desa bisa dialihkan untuk kebutuhan sosial yang lebih mendesak. Kamis (27/11/2025).

Dedi Mulyadi, yang merupakan Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa setelah proses pengambilalihan dilakukan, pemerintah provinsi akan menuntaskan pembangunan jalan desa secara menyeluruh.

Ia menegaskan, kebutuhan infrastruktur dasar akan dibiayai langsung oleh Pemprov Jabar tanpa mengurangi alokasi dana desa yang sudah menjadi hak pemerintah desa.

“Itu infrastrukturnya akan langsung kami biayai sampai selesai,” kata Dedi.

Ia juga memastikan bahwa skema baru ini bertujuan agar desa memiliki ruang fiskal lebih luas untuk fokus pada program-program peningkatan kesejahteraan warga.

Menurutnya, setelah desa tidak lagi mengalokasikan anggaran besar untuk jalan, Dana Desa dapat diarahkan ke sektor penting seperti penurunan angka stunting.

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat, hingga penanganan berbagai persoalan sosial lainnya.

Dedi menambahkan bahwa para kader PKK nantinya akan berperan sebagai pendamping dalam program-program tersebut untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

Dengan perubahan skema ini, pemerintah berharap kualitas pembangunan desa menjadi lebih baik dan kebutuhan dasar masyarakat dapat tertangani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata di Jawa Barat. ***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
Cemburu Berujung Maut di Cinambo, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Bandung
Ribuan Honorer Sekolah di Jabar Belum Digaji, Dedi Mulyadi Siap Temui Menteri PANR

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 20:08 WIB

Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet

Jumat, 24 April 2026 - 19:44 WIB

Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan

Jumat, 24 April 2026 - 11:38 WIB

Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan

Kamis, 23 April 2026 - 13:28 WIB

Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional

Kamis, 23 April 2026 - 12:41 WIB

Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan

Berita Terbaru

Bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026.

Nasional

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Kamis, 23 Apr 2026 - 21:42 WIB