DN.com – Koordinator Kaukus Nusantara bidang pemekaran daerah mendesak Pemerintah Pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).
Desakan tersebut disampaikan Koordinator Kaukus Nusantara, Burhan Alpin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA), sebagaimana dikutip dari Waspada.id.
Menurut Burhan, tuntutan pemekaran kembali mengemuka setelah dirinya mencermati situasi terkini di Aceh yang dinilai dapat mencoreng citra daerah maupun bangsa.
Ia menyoroti kericuhan yang terjadi saat peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Dikutip, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, momentum yang seharusnya berlangsung khidmat justru diwarnai aksi yang berujung pada keributan.
Putra asli Aceh Tenggara tersebut juga mengecam aksi anarkis yang terjadi di lingkungan tempat ibadah.
Ia menilai insiden tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Aceh.
“Malunya kita di mata nasional dan dunia melihat bagaimana lemahnya bangsa ini dalam menjaga keutuhan NKRI. Wakapolda Aceh diusir dari tempat mulia Masjid Raya Baiturrahman,” ujar Burhan.
Situasi kemudian memicu ketegangan dengan aparat penegak hukum (APH), termasuk adanya aksi penurunan bendera Merah Putih yang kemudian diganti dengan bendera yang dikaitkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Mengingat insiden tersebut terjadi menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.
Burhan meminta pemerintah pusat mengambil langkah tegas dan konkret agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Kami meminta dan mendesak agar Presiden Prabowo berani bersikap tegas,” tegasnya.
Burhan menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan kembali gejolak di Aceh.
“Ini sudah sangat memalukan di saat menjelang bangsa ini memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Jika dibiarkan, Aceh akan tetap berteriak merdeka lagi,” tambahnya.
Sebagai salah satu solusi untuk mencegah konflik dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Burhan kembali menawarkan pemekaran wilayah Aceh menjadi provinsi baru, yakni ALA dan ABAS.
Menurutnya, gagasan tersebut bukan hal baru karena telah diperjuangkan masyarakat di tingkat akar rumput sejak puluhan tahun lalu.
“Kami menawarkan jalan tengah yang sudah puluhan tahun diperjuangkan sejak 1999, yaitu agar Aceh segera dimekarkan demi menjaga agar NKRI tetap utuh. Atau, apakah harus menunggu kami dari ALA dan ABAS untuk ikut-ikutan meminta merdeka?” pungkas Burhan.***
Penulis : Gr
