instagram youtube tiktok
logo✖

Warga Antusias Sapa Presiden RI Prabowo Subianto Saat Nyoblos Pilkada di Bojong Koneng, Bogor Bahlil Lahadalia Tanggapi Isu Soal Perusahaan Minyak Dunia Shell akan Tutup Bisnis SPBU di Indonesia Peluang Bisnis: Pemilik Media Online Bisa Publikasi Press Release Placement di Lebih dari 150 Media Online Kasus Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Peras Anak Buah untuk Biayai Pilkada, KPK Penjarakan 3 Orang Sebelum ke Tanah Air, dari London Prabowo Subianto Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke Dubai

Topik Tata Kelola

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya melakukan reformasi mendasar dan terukur untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Nusantara

Dedi Mulyadi Tegaskan Reformasi Tata Kelola dan Pemerataan Ekonomi di Jawa Barat

Nusantara | Minggu, 23 Agustus 2026 - 09:01 WIB

Minggu, 23 Agustus 2026 - 09:01 WIB

  DN.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya melakukan reformasi mendasar dan terukur untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, menghadapi tekanan fiskal, serta mendorong…

Nasional

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG di BGN

Nasional | Kamis, 20 Agustus 2026 - 19:25 WIB

Kamis, 20 Agustus 2026 - 19:25 WIB

  DN.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi…

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, bersama dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Nasional

Perkuat Tata Kelola Program Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional dan Kemenkeu Bahas Refocusing Anggaran hingga Pengawasan SPPG

Nasional | Jumat, 26 Juni 2026 - 21:06 WIB

Jumat, 26 Juni 2026 - 21:06 WIB

  DN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan…

KPK mengusulkan agar proses pencalonan presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah harus berasal dari kader partai atau individu yang telah melalui sistem kaderisasi yang jelas.

Nasional

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader

Nasional | Jumat, 24 April 2026 - 06:55 WIB

Jumat, 24 April 2026 - 06:55 WIB

  DN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola partai politik di Indonesia. Dikutif Jum’at (24/4/2026). Rekomendasi tersebut…